PANGANDARAN — Sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran hasil Pemilu 2024 tinggal menunggu waktu untuk resmi dilantik. Agenda pelantikan itu disebut akan digelar pada 5 Agustus mendatang, setelah seluruh proses administrasi dan pemberkasan dinyatakan lengkap.
Dokumen calon anggota DPRD masih dilengkapi
Humas DPRD Kabupaten Pangandaran, Aang Kalwan, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan inventarisasi dan pemberkasan terhadap 40 calon anggota dewan terpilih tersebut. Dokumen yang dikumpulkan bukan lagi dalam bentuk file hasil pindai, melainkan hard copy yang akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kita sedang inventarisir dan pemberkasan para calon anggota DPRD yang 40 itu,” kata Aang, Selasa, 25 Juni 2024.
Ia menjelaskan, proses ini diperlukan untuk memastikan seluruh berkas administrasi sesuai sebelum pelantikan dilakukan. “Jadi pemberkasan lagi, karena waktu kemarin pendaftaran hanya bentuk file, hasil scan,” ujarnya.
16 wajah baru, 24 anggota lama
Dari 40 anggota DPRD yang terpilih, sebanyak 16 orang merupakan wajah baru. Sementara itu, 24 lainnya kembali melanjutkan kursi yang sebelumnya sudah mereka duduki. Komposisi ini menunjukkan adanya pergeseran sebagian kekuatan politik di DPRD Pangandaran, meski sebagian besar masih diisi nama-nama lama.
Aang menambahkan, pelantikan rencananya akan berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Pangandaran, seperti pelantikan pada tahun-tahun sebelumnya.
Aturan bagi calon yang maju di pilkada
Di sisi lain, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin mengingatkan bahwa anggota DPRD terpilih yang juga maju sebagai calon bupati atau wakil bupati wajib mengundurkan diri. Pengunduran diri itu harus disampaikan paling lambat sebelum masa pendaftaran, dan dilakukan secara resmi dalam bentuk surat keputusan.
“Harus berbentuk surat keputusan,” tegas Muhtadin.
Dengan jadwal pelantikan yang sudah mengemuka, perhatian kini tertuju pada penyelesaian administrasi para anggota dewan terpilih, termasuk mereka yang bersiap melangkah ke kontestasi politik berikutnya.
Source link