PKS Soroti Iklim Politik, Aboe Bakar Al-Habsyi: Demokrasi Tak Boleh Dibiarkan Keropos

Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, menyatakan kekhawatirannya atas arah politik Indonesia belakangan ini. Dalam sebuah wawancara, ia menilai sejumlah proses politik, terutama yang berkaitan dengan pencalonan bakal presiden dan wakil presiden, telah memunculkan banyak persoalan yang menurutnya bisa berdampak pada kualitas demokrasi.

Proses pencalonan dan dugaan kecurangan jadi sorotan

Al-Habsyi menyoroti proses pencalonan yang menurutnya tidak berjalan transparan. Ia mengaitkannya dengan munculnya berbagai isu dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dugaan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah. Menurut dia, jika proses politik berlangsung bersih, persoalan semacam itu tidak akan menjadi perhatian utama. Namun, ketika ada dugaan manipulasi, kepercayaan publik terhadap sistem ikut tergerus.

Ia juga menyebut adanya dugaan manipulasi yang melibatkan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Jokowi-Ma’ruf dalam penentuan calon kepala daerah. Bagi Al-Habsyi, praktik seperti itu, bila benar terjadi, bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan sinyal bahwa demokrasi sedang menghadapi masalah yang lebih serius.

Perbedaan perlakuan dalam pilkada dinilai tak adil

Selain soal pencalonan, Al-Habsyi menyinggung perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah. Ia menyebut ada daerah yang menggelar pilkada serentak, sementara daerah lain melaksanakan secara terpisah. Menurutnya, kondisi itu menciptakan kesan ketidakadilan dalam proses pemilihan.

Ia menilai perlakuan yang berbeda terhadap daerah-daerah tersebut dapat dibaca sebagai bentuk kecurangan, atau setidaknya mencerminkan tidak adanya standar yang konsisten dalam penyelenggaraan pemilihan. Dalam pandangannya, demokrasi semestinya memberi perlakuan yang sama kepada semua daerah, tanpa pengecualian yang memunculkan tanda tanya.

Demokrasi, menurut PKS, tak cukup hanya soal memilih

Al-Habsyi menegaskan bahwa demokrasi bukan semata-mata urusan memilih pemimpin. Lebih dari itu, demokrasi harus memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ia berharap proses demokrasi di Indonesia berjalan transparan, adil, dan tidak menyisakan ruang besar bagi penyalahgunaan wewenang.

Dalam wawancara itu pula, ia menyinggung pemerintahan Jokowi yang dinilainya cenderung otoriter. Ia berpendapat, kebijakan pemerintah kerap kali tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan rakyat. Karena itu, menurut dia, kepengurusan Jokowi-Ma’ruf semestinya mampu merangkul kepentingan masyarakat luas agar pemerintahan terlihat lebih inklusif.

Al-Habsyi pun mengajak masyarakat untuk lebih kritis membaca situasi politik dan tidak pasif menghadapi dinamika yang berkembang. Ia menilai, peran publik sangat menentukan dalam menjaga agar demokrasi tidak kehilangan arah. Dalam pandangannya, kewaspadaan warga menjadi salah satu kunci agar proses politik ke depan tetap berada di jalur yang sehat.