Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyinggung soal politik dinasti atau ambisi keluarga dalam perpolitikan Indonesia. Hal itu disampaikan Hasto pada acara deklarasi dukungan Yenny pada paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Mulanya, Hasto Kristiyanto memuji Yenny yang ia nilai memilih memberikan dukungan atas dasar moral, bukan untuk ambisi keluarga.
“Saya yakin kita semua merasakan getaran rasa dari Mbak Yenny Wahid, suatu perenungan yang mendalam yang membuktikan bawah Indonesia adalah negeri spiritual, Indonesia adalah negeri yang digerakkan oleh suatu landasan moral, etika, ajaran tentang kebajikan, tentang kebenaran,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Hasto menyatakan senada dengan Yenny bahwa kekuasaan harus untuk rakyat, bukan keluarga. “Bagaimana kekuasaan itu harus didedikasikan bagi rakyat, bangsa dan negara, bukan didedikasikan bagi ambisi orang-perorang, apalagi suatu keluarga,” sambung dia.
Menurut Hasto, saat ini masyarakat ramai menyuarakan bahaya politik dinasti yang mulai menjamur di Indonesia.
“Itu suatu respons yang diberikan oleh masyarakat. semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, kapitalistik dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti,” kata Hasto.
PDIP, kata Hasto, mendengarkan keluhan masyarakat akan dugaan rekayasa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia maju capres cawapres.
“Kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui MK. Ini yang didengarkan oleh PDIP, karena kami partai yang berasal dari rakyat,” ujar Hasto.
Oleh karena itu, PDIP memastikan paslon pihaknya tidak akan menyetujui rekayasa hukum. Ia menyebut paslon Ganjar-Mahfud akan membawa keadilan bagi rakyat, bukan elite.
“Suara-suara itu lah yang kemudian direspons dan Pak Ganjar-Prof Mahfud Md adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua. Agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat bukan dari kalangan elite,” pungkas dia.
Sekjen PDIP: Kekuasaan Harus Dimiliki oleh Rakyat, Bukan Direbut Oleh Keluarga
