DENPASAR – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md menegaskan akan mencermati dan melaporkan setiap pejabat maupun aparatur sipil negara yang dinilai tidak netral dalam masa Pemilu 2024. Sikap itu mengemuka setelah pencabutan bendera PDI Perjuangan dan baliho pasangan Ganjar-Mahfud oleh petugas Satpol PP Bali menjelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Gianyar, Selasa (31/10/2023).
TPN soroti netralitas aparat
Menanggapi peristiwa tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut tindakan itu sebagai bentuk politik diskriminasi. Ia menilai, penertiban alat peraga yang menampilkan dukungan politik justru memunculkan pertanyaan soal konsistensi netralitas aparat di lapangan.
“Sebelumnya Bapak Presiden mengumpulkan para Pj kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh Penjabat Gubernur dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).
Dinilai mencederai keadilan demokrasi
Hasto menegaskan, penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali tidak bisa dipandang sebagai tindakan biasa. Menurut dia, langkah itu mencederai rasa keadilan karena tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang memberi ruang setara bagi peserta pemilu untuk menyampaikan ekspresi politik.
“Demokrasi yang dihargai dengan hak untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera partai politik yang sudah ditetapkan dalam pemilu, kemudian baliho termasuk dari Pak Ganjar, Prof Mahfud yang diturunkan itu mencederai keadilan. Itu tidak bisa dilakukan dalam iklim demokrasi yang baik,” ujarnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah masa kampanye yang semestinya menuntut perlakuan setara bagi seluruh peserta pemilu. Di sisi lain, TPN Ganjar-Mahfud menekankan bahwa dugaan ketidaknetralan pejabat dan ASN tidak akan dibiarkan berlalu tanpa catatan.