SOLO — Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali melontarkan kritik terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam uji publik bertajuk dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Anies menilai pembangunan satu kota baru di tengah kawasan hutan justru berisiko memunculkan ketimpangan baru.
Pertanyaan soal desentralisasi memantik jawaban Anies
Pandangan itu disampaikan Anies setelah mendapat pertanyaan dari Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, yang bertindak sebagai panelis bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Semula, Siti menanyakan sikap Anies dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait Pemilu yang dampaknya berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Dari situ, pertanyaan berkembang ke isu IKN: apakah proyek tersebut prospektif bagi Indonesia.
Anies menjawab tegas. Menurut dia, gagasan membangun kota baru tidak otomatis menghadirkan pemerataan. Sebaliknya, kebijakan semacam itu justru bisa menggeser ketimpangan ke tempat lain, alih-alih menguranginya.
“Kalau ingin merata, bangun kota-kota kecil”
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menegaskan, jika tujuan pembangunan IKN adalah pemerataan, maka arah kebijakan seharusnya bukan memusatkan sumber daya pada satu titik baru. Pemerintah, kata dia, semestinya memperkuat kota-kota kecil yang sudah ada di berbagai daerah Indonesia.
Dengan cara itu, pembangunan dinilai lebih menyebar dan tidak hanya terkonsentrasi pada satu kawasan tertentu. Anies juga menyoroti logika pembangunan yang menurutnya perlu berpihak pada penguatan wilayah yang telah tumbuh, bukan memulai pusat pertumbuhan baru dari nol di lokasi yang masih didominasi hutan.
IKN kembali jadi bahan debat publik
Pernyataan Anies menambah panjang perdebatan soal IKN yang sejak awal memang menuai pro dan kontra. Di satu sisi, proyek ini dipandang sebagai simbol pemerataan dan transformasi pusat pemerintahan. Namun di sisi lain, kritik kerap muncul terkait efektivitas, prioritas anggaran, dan dampaknya terhadap pembangunan daerah lain.
Dalam forum tersebut, Anies memilih menempatkan isu IKN dalam kerangka yang lebih luas: apakah pembangunan benar-benar menyentuh ketimpangan antardaerah atau justru menciptakan pusat ketimpangan baru. Pertanyaan itu, menurut dia, menjadi inti dari arah pembangunan yang ingin dibawa ke depan.