Jakarta — Dukungan delapan organisasi desa kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memantik sorotan baru soal netralitas perangkat desa menjelang Pemilu 2024. Di tengah panggung dukungan politik itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menegaskan bahwa ketidaknetralan aparat desa bukan perkara sepele, melainkan berpotensi berbahaya bagi pelayanan di akar rumput.
Dukungan di Silatnas Desa Bersatu
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi nasional atau silatnas yang digelar Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada Minggu, 19 November 2023, di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Dalam forum itu, delapan organisasi desa menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk Pemilu 2024.
Delapan organisasi itu terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI), Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.
Koordinator Nasional APDESI Muhammad Asri Annas mengatakan, silatnas semacam itu sejatinya rutin digelar setiap tahun. Namun, menurut dia, momentum menjelang 2024 dimanfaatkan untuk mengonsolidasikan aspirasi desa terhadap pihak yang dinilai memiliki perhatian pada pembangunan desa.
Arah Dukungan Berubah
Asri Annas juga mengungkapkan bahwa sikap delapan organisasi desa itu sempat mengarah kepada pasangan calon nomor urut dua, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Namun, pilihan itu kemudian bergeser setelah mereka menilai Prabowo-Gibran lebih mampu mengakomodasi kepentingan aparat desa.
“Awalnya bahkan saya kemarin memberikan support dukungan penuh kepada Anies Baswedan kan. Tapi buat kami, siapa yang kemudian mau benar-benar mengakomodir kepentingan desa, ya buat kita, ada di situ. Dalam pandangan kami, rasanya Bapak Prabowo dan Mas Gibran mengakomodir,” ujar Asri Annas.
Netralitas Desa Jadi Sorotan
Pernyataan dukungan dari organisasi perangkat desa itu kembali membuka perdebatan soal batas keterlibatan aparat desa dalam kontestasi politik. Di lapangan, perangkat desa berada di posisi yang sangat dekat dengan warga dan pelayanan publik harian. Karena itu, setiap sikap politik yang terlalu terang dinilai berisiko menyeret ruang pelayanan desa ke dalam kepentingan elektoral.
Di sisi lain, dukungan terbuka yang disampaikan di hadapan publik menunjukkan bahwa isu pembangunan desa masih menjadi salah satu pertimbangan utama dalam membaca arah pilihan politik di tingkat akar rumput. Bagi organisasi-organisasi desa itu, siapa pun yang dianggap paling serius memperjuangkan kepentingan desa akan mendapatkan tempat dalam dukungan mereka.