Polri Selidiki Dugaan Kebocoran Data Pemilih Tetap KPU
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mulai menelusuri dugaan kebocoran data pemilih tetap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Temuan awal itu muncul dari patroli siber yang dilakukan jajaran kepolisian, di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keamanan data pemilih menjelang tahapan pemilu.
Temuan Awal dari Patroli Siber
Brigjen Pol Adi Vivid dari Dittipidsiber Bareskrim Polri mengatakan indikasi kebocoran data KPU terdeteksi saat anggotanya melakukan pemantauan di ruang siber. Menurut dia, informasi tersebut kini sedang diperdalam melalui penyelidikan lebih lanjut.
“Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami,” ujar Adi Vivid saat dikonfirmasi, Rabu (29/11).
Ia menambahkan, Siber Polri juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan sumber, pola, dan dampak dugaan kebocoran tersebut. Proses ini masih berjalan dan belum ada kesimpulan resmi yang diumumkan ke publik.
Klaim 204 Juta Data Pemilih
Sebelumnya, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengungkap adanya dugaan kebocoran 204 juta data Data Pemilih Tetap (DPT) KPU. Ia menyebut seorang peretas dengan nama anonim “Jimbo” mengklaim telah membobol situs kpu.go.id dan mendapatkan data pemilih dari laman tersebut.
“Sebelumnya pada tahun 2022 peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU,” ujar Pratama dalam keterangannya, Rabu (29/11).
Dalam unggahannya di forum BreachForums, yang kerap digunakan untuk memperjualbelikan hasil peretasan, akun anonim “Jimbo” disebut turut membagikan 500 ribu data contoh. Ia juga menyertakan sejumlah tangkapan layar dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/ sebagai bahan verifikasi atas data yang diklaim berhasil diambil.
Angka yang Diklaim Hampir Sejajar dengan DPT KPU
Pratama menjelaskan, “Jimbo” menyebut total data yang diperoleh mencapai 252 juta, namun sebagian di antaranya merupakan data duplikat. Setelah penyaringan, jumlah data unik yang diklaim tersisa 204.807.203.
Jumlah itu, kata dia, hampir sama dengan DPT KPU yang tercatat sebanyak 204.807.222 pemilih, tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan. Kesamaan angka tersebut menjadi salah satu alasan dugaan kebocoran ini mendapat perhatian luas dan mendorong aparat siber mempercepat pemeriksaan.