Jakarta — Debat calon presiden di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (12/12/2023), kembali memperlihatkan bagaimana isu etika dan hukum menjadi salah satu titik paling panas dalam pertarungan politik menjelang pemilu. Calon presiden Anies Baswedan menyinggung langsung keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden, lalu meminta penjelasan Prabowo Subianto soal sikapnya terhadap putusan itu.
Pertanyaan Anies soal etika MK
Dalam sesi itu, Anies menanyakan apa yang dirasakan Prabowo ketika mendengar adanya pelanggaran etik yang menyeret nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Pertanyaan tersebut seolah mengarah pada polemik yang sejak awal telah membayangi pencalonan Gibran dan ikut mewarnai perdebatan publik soal batas antara keputusan hukum dan pelanggaran etik.
Prabowo menanggapi dengan menyatakan bahwa dirinya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan, setelah berkonsultasi dengan para pakar hukum, keputusan tersebut dinilai tidak bermasalah dari sisi hukum, meski persoalan etik telah ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ada.
Prabowo: keputusan final, rakyat yang menilai
"Jadi Mas Anies, suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif. Jadi pakar hukum yang mendampingi saya dari segi hukum tidak masalah, masalah yang dianggap etika sudah diambil tindakan dan keputusan," kata Prabowo dalam debat calon presiden di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Prabowo juga menekankan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak bisa diubah. Karena itu, menurut dia, langkah yang diambil pihaknya adalah menjalankan keputusan tersebut sebagaimana mestinya.
"Intinya keputusan itu final dan tidak dapat diubah dan saya laksanakan. Kita ini bukan anak kecil Mas Anies. Intinya rakyat yang memutuskan, yang menilai, kalau rakyat tidak menyukai Prabowo-Gibran tidak usah pilih," ujar dia.
Debat yang menguji batas hukum dan politik
Pernyataan Prabowo itu menegaskan strategi yang ingin ia bawa ke panggung debat: memindahkan perdebatan dari soal etik ke ranah pilihan politik rakyat. Di sisi lain, pertanyaan Anies menunjukkan bahwa isu legitimasi putusan MK belum benar-benar selesai di mata lawan politik maupun publik.
Di tengah suasana debat yang kian tajam, pertukaran argumen keduanya memperlihatkan bahwa pencalonan Gibran masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam kontestasi ini, bukan hanya karena aspek hukum, tetapi juga karena persepsi publik terhadap proses yang melatarbelakanginya.