Jaringan pengaman sosial menjadi salah satu wajah paling nyata dari arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam catatan Prabowo Subianto yang dikutip dari Buku 1 Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, capaian tersebut disebut sebagai bagian dari praktik Ekonomi Pancasila yang menempatkan keadilan sosial sebagai dasar utama.
Ekonomi Pancasila dalam program bantuan
Prabowo menulis bahwa Presiden Jokowi menganut paham Ekonomi Pancasila, yakni ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan sosial. Prinsip itu, menurut dia, diterjemahkan ke dalam berbagai program perlindungan sosial yang menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan negara.
Sejumlah program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan berbagai bantuan lain disebut menjadi instrumen untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat. Dengan dukungan basis data yang akurat, program-program tersebut dinilai membantu menjangkau hampir seluruh warga yang membutuhkan pertolongan pemerintah.
BLT dana desa dan kelompok rentan
Di era Presiden Jokowi, lanjut Prabowo, juga hadir program BLT dana desa. Skema ini memberi perhatian kepada keluarga miskin atau ekstrem miskin, keluarga yang memiliki anggota sakit kronis atau menahun, keluarga lanjut usia yang tinggal sendirian, hingga keluarga dengan anggota difabel.
Melalui bantuan langsung semacam itu, negara hadir lebih dekat kepada kelompok yang paling rentan. Dalam pandangan Prabowo, kehadiran jaringan pengaman sosial bukan sekadar soal distribusi bantuan, melainkan cermin keberpihakan kebijakan terhadap warga yang paling membutuhkan.
Oleh: Prabowo Subianto [diambil dari Buku 1 Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto]
Source link