Para ulama dari Jawa Tengah dan Jawa Timur menyatakan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Anies-Cak Imin, disertai delapan rekomendasi yang mereka sebut sebagai Risalah Sarang Ulama se-Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk Perubahan. Sikap itu bukan hanya soal dukungan politik, melainkan juga dorongan agar arah kebijakan nasional lebih dekat dengan aspirasi pesantren, keadilan hukum, dan kepentingan umat.
Delapan rekomendasi untuk arah kebijakan nasional
Dalam risalah yang dibacakan, para ulama meminta agar pemerintah ke depan lebih serius mempertimbangkan pandangan ulama dalam menyusun kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan bangsa. Mereka juga menekankan pentingnya kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang berjalan selaras atau dwi tunggal, agar pemerintahan tetap kompak dan stabil.
Selain itu, ulama mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara efektif. Mereka menyoroti perlunya pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, optimalisasi Dana Abadi Pesantren, hingga penerbitan aturan turunan dan petunjuk teknis yang benar-benar menjangkau pesantren di seluruh Indonesia.
Pesantren dan pendidikan keagamaan ikut disorot
Rekomendasi lain menegaskan pentingnya penguatan pendidikan pesantren sekaligus pengakuan bagi pendidikan keagamaan Islam nonformal. Bentuknya mencakup Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Quran, Majlis Ta’lim, serta kegiatan pendidikan lain yang berlangsung di tempat ibadah.
Di sisi lain, para ulama juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap paham-paham yang dinilai menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, termasuk komunisme dan leninisme. Mereka meminta negara menjaga fondasi kebangsaan agar tidak bergeser dari konstitusi.
Penegakan hukum, antikorupsi, dan Palestina
Risalah itu juga menyoroti penegakan hukum sebagai ciri negara hukum, bukan negara kekuasaan. Para ulama meminta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, bersamaan dengan penegakan hukum serta hak asasi manusia yang imparsial.
Dalam poin penutup, mereka menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel, sekaligus mendorong Indonesia berperan aktif menjaga perdamaian dunia. Sikap ini memperlihatkan bahwa dukungan politik yang diberikan para ulama tidak berdiri sendiri, melainkan dibingkai dalam sejumlah tuntutan kebijakan yang mereka anggap penting untuk perubahan.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com