JAKARTA — Isu pengelolaan utang negara kembali menjadi sorotan setelah Calon Presiden Anies Baswedan menyinggung arah penggunaan pinjaman pemerintah dalam debat capres ketiga, Minggu (7/1/2024). Ia menilai utang semestinya dipakai untuk kegiatan yang produktif, bukan untuk belanja yang dianggap tidak memberi dampak langsung pada penguatan ekonomi.
Utang Harus Mengalir ke Aktivitas Produktif
Dalam pernyataannya, Anies menyoroti pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) bekas oleh Kementerian Pertahanan. Menurut dia, pembiayaan seperti itu tidak tepat jika dibebankan pada utang negara. “Utang-utang digunakan untuk aktivitas produk, jangan digunakan untuk non produktif beli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan itu bukan sesuatu yang tepat,” ujar Anies dalam debat tersebut.
Pernyataan itu mempertegas pandangannya bahwa utang bukan sekadar soal ketersediaan dana, melainkan soal arah pemanfaatannya. Bagi Anies, pinjaman negara harus memberi efek pengganda bagi perekonomian, bukan justru menambah beban fiskal tanpa manfaat yang jelas.
Batas Aman Utang dan Perluasan Basis Pajak
Anies juga menyinggung rasio utang yang menurutnya sebaiknya dijaga maksimal 30 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia agar tetap relatif aman. Ia menilai, selain menahan laju penarikan utang, pemerintah perlu memperbesar PDB agar ruang fiskal semakin kuat.
Di sisi lain, Anies mendorong pemerintah tidak hanya bergantung pada utang untuk membiayai pembangunan. Ia menyebut perlu ada skema alternatif, termasuk memperluas basis wajib pajak, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kebocoran pajak. “Ada perluasan wajib pajak, perkuat GDP, kurangi kebocoran pajak,” kata dia.
Debat dan Arah Kebijakan Fiskal
Pernyataan Anies menambah panas perdebatan soal disiplin fiskal dan prioritas belanja negara dalam kampanye pemilihan presiden. Di satu sisi, utang kerap dipandang sebagai instrumen untuk menjaga pembiayaan pembangunan. Namun di sisi lain, publik juga menuntut agar setiap rupiah yang dipinjam benar-benar memberi manfaat nyata dan tidak terserap ke pos belanja yang dipersoalkan efektivitasnya.
Dalam debat itu, Anies menempatkan pengelolaan utang sebagai bagian dari agenda besar pembenahan penerimaan negara. Fokusnya bukan hanya pada nominal pinjaman, tetapi juga pada kualitas belanja, perluasan pajak, dan upaya menekan kebocoran yang selama ini kerap menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan negara.