Transisi energi kerap dibicarakan sebagai jalan keluar dari krisis iklim. Namun, di balik dorongan untuk hidup lebih hijau, ada pertanyaan yang tak kalah penting: siapa yang menanggung biayanya. Di situlah istilah greenflation menjadi relevan, yakni inflasi atau kenaikan biaya yang muncul akibat kebijakan hijau. Isu ini bukan sekadar jargon, melainkan menyangkut kemampuan masyarakat membayar perubahan besar dalam sistem energi dan transportasi.
Di balik ambisi hijau, ada biaya yang harus ditanggung
Pengurangan emisi gas rumah kaca disebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia di bumi. Jika emisi tidak ditekan, temperatur rata-rata bumi akan terus naik dan memicu dampak serius, mulai dari kekeringan, kenaikan permukaan air laut, hingga cuaca ekstrem. Dalam konteks itu, transisi energi menjadi kebutuhan, bukan pilihan.
Namun, pertanyaan yang mengiringinya juga tak bisa diabaikan: hidup hijau, tetapi dengan biaya berapa, siapa yang membayar, dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Bagi negara seperti Indonesia, persoalan ini menjadi semakin rumit karena sebagian besar warga masih sensitif terhadap kenaikan harga dan beban tambahan dari kebijakan baru.
Contoh Shanghai dan Eropa menunjukkan mahalnya transisi
Contoh Shanghai kerap dipakai untuk menggambarkan percepatan elektrifikasi. Di kota itu, pajak nomor kendaraan non-listrik disebut bisa mencapai Rp 300 juta. Hasilnya, hampir 100 persen motor, 100 persen bus, dan 50 persen mobil di Shanghai sudah listrik. Langit kota disebut menjadi lebih biru dan suasana lebih sunyi.
Masalahnya, apakah skema seperti itu realistis diterapkan di Indonesia? Pertanyaan serupa juga muncul jika melihat Eropa. Di sana, harga listrik disebut berada di kisaran € 28 per 100 kWh, atau sekitar Rp 4.760 per kWh. Banyak negara di kawasan itu sudah bergantung pada energi terbarukan. Sementara di Indonesia, listrik masih ditopang batu bara dengan biaya sekitar Rp 1.400 per kWh. Selisih ini memperlihatkan bahwa transisi energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal daya tahan ekonomi masyarakat.
Pemimpin dituntut paham risiko greenflation
Fakta bahwa bumi membutuhkan langkah hijau tidak bisa dibantah. Tetapi fakta lain juga sama pentingnya: mayoritas rakyat Indonesia belum siap menanggung inflasi tambahan dari kebijakan hijau jika diterapkan tanpa perhitungan. Karena itu, isu greenflation semestinya tidak dipandang remeh oleh para calon pemimpin.
Di titik ini, pemilih juga dihadapkan pada pilihan yang lebih mendasar: apakah akan mendukung pemimpin yang memahami konsekuensi ekonomi dari transisi energi, atau justru yang menganggapnya sebagai urusan teknis belaka. Source: https://prabowosubianto.com/memahami-greenflation-topik-penting-yang-dipelajari-gibran-namun-disepelekan-mahfud/
Source link