Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, memandang usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 berpotensi bakal diblok koalisi yang ada di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Terlebih, kata Ujang, pasca Partai Demokrat masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan diangkat Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Kelihatannya, bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan dibendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Ujang kepada Liputan6.com, Kamis (22/2/2024).
Menurut Ujang, kubu pemerintah bisa melakukan berbagai cara kepada partai politik dalam koalisi yang mengusung capres dan cawapres 01 dan 03 agar bergabung dengan koalisi pemerintah.
“Macam-macam caranya, bisa mengajak mereka berkoalisi untuk nanti masuk koalisi Prabowo-Gibran. Bisa juga, katakanlah, melakukan tekanan-tekanan. Ya banyak cara untuk melemahkan lawan politik, begitu,” jelas Ujang.
Hanya PDIP dan PKS yang Punya Keinginan Kuat
Ujang menilai hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, NasDem, PKB, dan PPP belum terlihat sikapnya.
“Kalau lihat dari konstruksi politiknya, misalkan, PDIP mungkin bisa jadi keras mendorong hak angket. Tapi, Nasdem kan sudah bertemu dengan Jokowi kemarin, bisa jadi nanti mendukung pemerintah,” jelas Ujang.
“Lalu mungkin PKS akan mendorong hak angket, tapi PKB dan PPP kelihatannya juga akan mendukung pemerintah. Sulit untuk bisa mendorong hak angket karena bisa ditekan. Bisa punya masalah suatu saat nanti PKB dengan PPP kalau melawan, kan begitu,” sambungnya.
