13.2 C
Munich

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mengklaim Jumlah Suara Partainya Meningkat di Medan dan Kursi DPRD Menambah

Harus dibaca

Lonjakan Suara PSI Dinilai Tak Wajar, Ray Rangkuti Minta Sirekap Dihentikan

Medan — Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 patut dicermati serius. Ia menyebut kenaikan itu tidak terlihat wajar dan meminta Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikembangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dihentikan sepenuhnya agar tidak memicu kekisruhan di tengah masyarakat.

Ray: Lonjakan Suara Perlu Dipantau

Dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Selasa (5/3/2024), Ray mengatakan dirinya belum bisa memastikan apakah kenaikan suara PSI merupakan bentuk penggelembungan. Namun, menurut dia, pola lonjakan yang muncul menunjukkan adanya kejanggalan yang tidak bisa diabaikan.

“Saya belum dapat memastikan apakah kenaikan suara PSI merupakan penggelembungan, tetapi terdapat lonjakan suara yang terjadi dalam keadaan yang tidak wajar. Apakah kenaikan ini berdasarkan hal yang wajar atau tidak, hal ini perlu dipantau lebih lanjut,” ujar Ray.

Usul Rekap Manual Ditayangkan ke Publik

Ray juga mendorong KPU RI menampilkan hasil penghitungan suara secara manual agar para calon anggota legislatif dapat memantau langsung perolehan masing-masing melalui C Hasil. Menurut dia, cara itu akan membuat proses rekapitulasi lebih mudah diawasi dan mengurangi ruang bagi munculnya kecurigaan.

Ia menilai, jika perbedaan angka dalam Sirekap disebabkan oleh kesengajaan, persoalannya menjadi jauh lebih serius. Tetapi jika sumbernya adalah kesalahan teknis, kata Ray, hal itu tetap harus segera dibenahi karena berpotensi menimbulkan tafsir yang keliru di masyarakat.

Dibawa ke Isu Dugaan Kecurangan Pemilu

Ray menambahkan, masalah pada Sirekap yang berulang dapat menjadi bagian dari pembahasan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 di DPR. Menurut dia, pertanyaan tentang kemungkinan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power dalam Pemilu 2024, termasuk pemilu legislatif, perlu ikut dipertimbangkan.

“Apakah abuse of power terjadi pada Pemilu 2024 termasuk pemilu legislatif, ini perlu dipertimbangkan,” kata Ray.

Di tengah sorotan atas akurasi rekapitulasi suara, pernyataan Ray menambah tekanan terhadap KPU RI untuk menjelaskan sumber lonjakan suara yang dipersoalkan dan memastikan proses penghitungan tetap terbuka bagi publik.

Source link

Berita Terbaru