Kabupaten Serang — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang mulai melirik lebih serius potensi pajak dari usaha catering yang memasok kebutuhan perusahaan. Di tengah jumlah pelaku usaha yang kian bertambah, sektor ini dinilai menyimpan ruang penerimaan yang belum tergarap optimal, terutama dari katering yang bekerja sama dengan pabrik dan perusahaan besar.
Kontrak kerja sama jadi dasar pendataan
Kepala Bidang Penagihan Pemeriksaan Verifikasi Bapenda Kabupaten Serang, Nizamudin Muluk, mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan pengguna jasa catering. Dari sana, Bapenda akan menghitung kewajiban pajak berdasarkan kontrak kerja sama yang berlaku.
Menurut Nizam, pendekatan ini dipilih karena nilai omzet catering yang melayani perusahaan umumnya lebih besar dibandingkan usaha skala kecil. Karena itu, potensi pajaknya dinilai lebih menjanjikan untuk mendongkrak pendapatan daerah.
Omzet di atas Rp10 juta sudah kena pajak
Nizam menjelaskan, usaha catering dengan omzet minimal Rp10 juta per bulan wajib membayar pajak. Ketentuan ini menjadi perhatian Bapenda, terlebih untuk catering yang memasok konsumsi karyawan di lingkungan industri, yang diperkirakan memiliki transaksi jauh lebih tinggi.
Dengan basis usaha yang terus berkembang, Bapenda melihat sektor catering sebagai salah satu sumber pajak daerah yang bisa dioptimalkan. Langkah pendataan dan verifikasi disebut penting agar penerimaan tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor yang selama ini sudah mapan.
Realisasi tahun lalu Rp200 juta
Pada tahun sebelumnya, Bapenda Kabupaten Serang mencatat penerimaan pajak catering sebesar Rp200 juta. Capaian itu menjadi pijakan untuk menaikkan target pada tahun berikutnya, seiring keyakinan bahwa potensi di lapangan masih cukup besar.
Optimalisasi pajak dari sektor ini diharapkan dapat memperkuat pendapatan asli daerah Kabupaten Serang. Pada akhirnya, tambahan penerimaan itu ditujukan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Source link