Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, menegaskan bahwa pihaknya memiliki kebijakan untuk penyelesaian yang menyeluruh. Dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024, Al Muktabar menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Banten akan menyesuaikan data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk penyelesaian tersebut.
Al Muktabar juga menekankan pentingnya dukungan pembiayaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Pusat untuk penyelesaian tenaga non-ASN pada tahun 2024. Dia juga menyatakan bahwa proses seleksi BKN akan diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa rekrutmen ini difokuskan pada pelayanan dasar, terutama untuk guru dan kesehatan. Dia juga menyebutkan bahwa data guru diambil dari Kementerian Pendidikan dan data kesehatan diambil dari Kementerian Kesehatan.
Azwar Anas menegaskan bahwa untuk data yang tidak sesuai dengan formasi yang disiapkan, usulan dapat langsung diajukan ke Kementerian terkait. Dia juga menyoroti pentingnya persiapan talenta digital dan auditor untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi di masa mendatang.
Dengan demikian, proses penyelesaian tenaga non-ASN, penyesuaian regulasi, dan persiapan talenta digital menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut.