Netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu 2024 dipertanyakan dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB mengenai Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 12 Maret 2024.
Anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye, mengajukan pertanyaan kepada perwakilan Indonesia tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024.
Menyikapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Billy David Nerotumelina, menganggap pertanyaan anggota Komite HAM PBB sebagai sebuah kritikan keras kepada pemerintah.
Billy menyatakan bahwa pertanyaan tersebut seharusnya menjadi isu domestik yang tidak seharusnya menjadi perhatian internasional. Dia juga melihat pertanyaan mengenai netralitas Presiden Jokowi sebagai sebuah teguran, yang harus diambil serius oleh pemerintah.
Billy juga mencatat bahwa netralitas seorang kepala negara dipertanyakan di forum PBB merupakan hal yang serius, karena orang-orang dengan kredibilitas tinggi hadir di forum tersebut. Dia menyatakan pentingnya Indonesia berperan lebih aktif dalam menjelaskan situasi domestiknya ke kancah internasional.
Billy menegaskan pentingnya Indonesia mempertimbangkan komitmen presiden dalam forum-forum internasional. Sehingga, hal ini menyoroti perlunya pemerintah mengambil langkah-langkah serius terkait dengan pertanyaan yang diajukan dalam forum internasional.