CILEGON – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Cilegon, Rahmatulloh menyoroti capaian pendapatan dan pajak daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang jauh dari target yang telah ditetapkan.
Hingga 20 November 2024, capaian target pendapatan secara keseluruhan dan pajak daerah dipandang masih jauh dari data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Di mana, capaian pendapatan baru terealisasi 50 persen dari target Rp2,2 triliun dan capaian pajak daerah baru 45 persen dari Rp1,2 triliun.
Rahmatulloh mengaku, dirinya tak yakin baik target pendapatan dan pajak daerah bisa tercapai di akhir rahun 2024.
“Ini akibat target yang terlalu muluk-muluk dan tidak terukur. Karena menentukan target pendapatan tidak dengan kajian dan berkoordinasi dengan TAPD, Satgas PAD, Komisi III tidak dilibatkan,” kata Rahmatulloh, Jumat (22/11/2024).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Cilegon itu juga meminta Pemkot Cilegon untuk mengkaji ulang soal penempatan SDM, pemahaman teknologi dan digitalisasi, serta inovasi yang masih monoton.
Menurutnya, peningkatan SDM yang selalu menggunakan anggaran untuk memahami soal kerja petugas pajak dan retribusi terkesan hanya seremonial saja dan cenderung cuma menghabiskan anggaran.
“Kontrol pimpinan terhadap bawahan kurang maksimal dan tidak ada teguran atau sanksi terhadap para petugasnya,” ujarnya.
“Jika diperlukan pimpinan harus melakukan rotasi atau mutasi terhadap para petugas lama dan jika memungkinkan harus dilakukan pelatihan yang sertifikasi supaya meraka selalu update dan banyak turun ke lapangan,” sambungnya.
Dirinya juga tak mau mendengar alasan Pemkot Cilegon bahwa daerah lain juga mengalami hal serupa soal melesetnya capaian target pendapatan dan pajak daerah.
Pasalnya, kata Rahmatulloh, Kabupaten Karawang yang notabene luas wilayah dan cakupannya melebihi Kota Cilegon pendapatannya saat ini sudah sampai 90 persen.
“Bahkan di Karawang mereka tidak ada UPTD Pajak di tiap kecamatan yang jumlahnya ada 30. Bahkan mereka juga tidak mendapatkan TPP jika target mereka tidak tercapai, maka UP tidak dapat dan TPP juga mereka tidak dapat. Jadi mereka termotivasi untuk kejar target pendapatan dan pajak serta retribusi daerah sebagai komponen PAD,” tutupnya.
Penulis : Maulana
Editor :Tb Moch. Ibnu Rushd
