Pilkada Jawa Tengah 2024 menuai kontroversi atas dugaan intervensi aparat penegak hukum yang disinyalir oleh Roni. Roni, dalam pernyataannya, menyebut bahwa terdapat bukti-bukti terkait panggilan-panggilan dari kepolisian, kejaksaan, serta pengerahan kepala desa yang akan diungkapkan di sidang Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, Pilkada Serentak kali ini secara umum tidak berjalan dengan baik, sehingga MK dianggap sebagai benteng terakhir demokrasi sesuai dengan semangat reformasi. Roni juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonan yang diajukan. Semua hal ini menjadi perhatian khusus dalam upaya memperjuangkan kebenaran dan menjaga proses demokrasi yang sehat.
“Sengketa Pilgub Jateng dan Jatim PDIP: Analisis dan Prospek”
