Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jakarta, Taufik Tope Rendusara, menyerukan agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai respons terhadap kurangnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta. Menurutnya, hal ini akan meningkatkan legitimasi rakyat terhadap pemenang Pilkada yang dilaksanakan pada 27 November lalu. Taufik menegaskan bahwa KPU Jakarta bertanggung jawab atas rendahnya angka partisipasi pemilih, dan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta harus diulang untuk melibatkan lebih banyak pemilih. Legitimasi yang kuat dari hasil Pilkada diharapkan dapat membawa stabilitas politik dan perubahan sosial yang positif selama pemerintahan. Tim Sukses Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) juga percaya bahwa legitimasi akan membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, Taufik menyoroti pentingnya prosedural dalam mendapatkan dan mempertahankan legitimasi melalui proses demokratis seperti pemilihan umum. Dia menilai bahwa Pilkada Jakarta 2024 dengan pemenang hanya memperoleh 25% suara pemilih tidak dapat dianggap legitim. Taufik juga menuding KPUD Jakarta melanggar proses administratif dengan tidak memberikan formulir C6 kepada warga Jakarta yang memiliki hak pilih dan cenderung tidak mendorong partisipasi pemilih. Demi memastikan legitimasi pemerintah, Taufik menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokratis.
Pilkada Jakarta: Demokrat Minta Diulang, Legitimasi Dipertanyakan
