Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai strategi pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan uang yang telah di korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi yang berfokus pada pemulihan aset negara. Konsep ini sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) yang telah diakui oleh Indonesia. Yusril mempertegas bahwa upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan pencegahan, penindakan yang efektif, dan pemulihan aset negara.
Presiden Prabowo mengusulkan bahwa koruptor yang bersedia mengembalikan uang hasil korupsi dapat diampuni, sebagai bagian dari perubahan filosofi hukuman yang akan disesuaikan dengan KUHP Nasional mendatang. Yusril menekankan pentingnya implementasi hukum terkait korupsi harus memberikan manfaat nyata bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada pemulihan aset yang telah dirugikan. Selain itu, penanggulangan korupsi juga perlu terkait erat dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi dalam berbagai kasus tindak pidana, termasuk korupsi, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk dalam kasus-kasus korupsi, sebagai langkah untuk memberikan kesempatan rehabilitasi kepada narapidana. Proses-proses terkait pemberian amnesti juga mencakup pembahasan tentang restitusi kerugian negara akibat korupsi dan implementasi teknis dari kebijakan amnesti.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengajak koruptor untuk mengembalikan uang yang telah diambil, dengan jaminan bahwa mereka dapat mendapat pengampunan jika menyerahkan kembali dana yang dikorupsi tersebut. Prabowo menyoroti pentingnya pengembalian aset korupsi secara rahasia agar memberi kesempatan kepada koruptor untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan demikian, upaya pengampunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.