Presiden Indonesia Prabowo Subianto memimpin sesi perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2) siang. Prabowo menekankan pentingnya pertahanan nasional bagi sebuah negara dan bahwa melindungi rakyat adalah tujuan nasional Indonesia berdasarkan Konstitusi 1945. Dalam Konstitusi 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Prinsip pertama adalah prinsip perlindungan, yang berarti prinsip pertahanan. Dewan Pertahanan Nasional sendiri, lanjut Prabowo, telah diberi mandat sejak lama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan nasional, khususnya Pasal 15, tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Namun, baru sekarang Indonesia mewujudkannya. Mandat undang-undang itu diwujudkan melalui Peraturan Presiden No. 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Ketua Harian Dewan Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin melaporkan kepada Prabowo bahwa Dewan Pertahanan Nasional dapat memberikan proposal untuk solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia. Sjafrie menjelaskan bahwa proses finalisasi struktur organisasi dan prosedur kerja sedang dilakukan dengan memiliki tiga wakil: Wakil Geostrategi, Wakil Geopolitik, dan Wakil Geoeconomic serta dibantu oleh sekretariat. Menurut Prabowo, ini menunjukkan langkah nyata Indonesia dalam mematuhi undang-undang terkait pertahanan nasional untuk menjaga keamanan negara.
Prabowo Subianto: National Defence for People
