Pada Kamis, 30 Januari 2025, Indonesia memperoleh kemenangan besar di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan mengatasi kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit. Sengketa ini berawal dari regulasi Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Act, yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas dengan risiko ILUC tinggi. Regulasi tersebut membatasi penggunaan minyak kelapa sawit dalam biofuel Eropa, dengan rencana berhenti total pada 2030. Meskipun minyak nabati lain memiliki dampak lingkungan yang serupa, seperti bunga matahari dan rapeseed, regulasi ini tidak diterapkan pada mereka.
Sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memutuskan untuk membawa kasus ini ke WTO pada Desember 2019. Indonesia bersikeras bahwa kebijakan Uni Eropa melanggar prinsip perdagangan bebas dan non-diskriminasi. Setelah mempertimbangkan bukti dan argumen hukum, panel WTO pada Januari 2025 mengambil keputusan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya diskriminatif tetapi juga tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. Keputusan WTO memaksa Uni Eropa untuk mencabut regulasi tersebut, memberikan Indonesia kesempatan untuk bersaing secara adil di pasar global.
Dampak positif dari keputusan ini sangat besar bagi Indonesia. Dengan kembalinya akses pasar ke Eropa, minyak kelapa sawit Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspornya. Kemenangan ini juga memberikan kelegaan bagi petani dan pelaku industri yang sebelumnya terhambat oleh regulasi yang dianggap tidak adil. Selain itu, hal ini juga menunjukkan diplomasi perdagangan Indonesia yang kuat, menegaskan bahwa berdasarkan data, bukti ilmiah, dan hukum internasional, kepentingan nasional bisa dilindungi secara efektif di forum global.
Namun, tantangan ke depan bagi Indonesia tidak berakhir di sini. Citra minyak kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan masih menjadi masalah di pasar internasional. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia harus meningkatkan program keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan memperkuat sertifikasi sesuai standar internasional seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Diversifikasi pasar juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada Uni Eropa dan untuk memperluas pasar baru di wilayah Asia, Timur Tengah, dan Afrika.
Keputusan WTO ini memberikan momentum strategis bagi Indonesia dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri kelapa sawit. Melalui kombinasi diplomasi efektif, inovasi teknologi, dan perluasan pasar, Indonesia berpotensi memimpin transformasi industri minyak nabati yang berkelanjutan. Kemenangan ini juga menjadi dorongan bagi politik ekonomi Indonesia di masa depan, terutama melalui perjanjian perdagangan seperti Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk menjamin akses pasar yang lebih stabil dan adil. Keseluruhan, keputusan WTO ini akan memberikan manfaat besar bagi ekonomi nasional, lingkungan, dan masyarakat petani kecil di Indonesia.