Demokrasi Indonesia Perlu Dikritik, Bukan Diromantisasi: Pelajaran dari Pemilu dan Etika Kekuasaan

Sistem demokrasi di Indonesia tidak pernah sepenuhnya steril dari cacat. Ada praktik politik yang patut diapresiasi, ada pula yang layak dikritik keras. Namun, justru di situlah letak pentingnya demokrasi: ruang koreksi harus tetap terbuka agar pembenahan bisa terus dilakukan. Ketika kritik dibungkam, sistem kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Di tengah perdebatan soal kualitas demokrasi, satu hal kerap terlupakan: Indonesia tetap berada dalam kategori negara yang relatif demokratis. Salah satu penanda paling nyata adalah pemilu langsung yang memberi rakyat hak memilih pemimpinnya secara terbuka. Memang, pemilu hari ini masih menyisakan banyak persoalan. Tetapi bila dibandingkan dengan masa Orde Baru, kualitasnya jauh berbeda. Pemilu kala itu lebih sering dipahami sebagai formalitas politik, bukan kompetisi yang sungguh-sungguh memberi ruang bagi kehendak rakyat.

Pemilu Bukan Sekadar Perebutan Kursi

Persoalannya, pemilu kerap dipersempit hanya sebagai ajang menang-kalah. Banyak politisi dan pendukungnya terjebak pada target jangka pendek: merebut kekuasaan dengan cara apa pun, termasuk cara-cara yang tidak etis. Padahal, pemilu semestinya dipahami sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Ketika tujuan besar itu hilang dari pandangan, politik mudah menyusut menjadi arena transaksi dan kepentingan sempit. Dalam situasi seperti ini, kekuasaan tidak lagi dipakai untuk memperkuat republik, melainkan untuk melayani ambisi pribadi atau kelompok. Sikap semacam itu bertentangan dengan semangat awal berdirinya Republik Indonesia.

Bahaya Kekuasaan yang Mengubah Karakter

Para pendiri republik meletakkan dasar negara di atas nilai moral dan etika yang kuat. Mereka tidak sekadar membangun sistem, tetapi juga menanamkan tanggung jawab kebangsaan. Karena itu, penyimpangan dalam praktik kekuasaan hari ini bukan hanya soal pelanggaran etika politik, melainkan juga pengingkaran terhadap warisan itu sendiri.

Bahaya lain yang tak kalah serius adalah ketika kekuasaan membuat manusia berubah menjadi tiran modern. Dalam pandangan Daniel Chirot, kekuasaan yang tak dikontrol dapat mendorong lahirnya watak otoriter. Di titik inilah oposisi yang kritis menjadi penting, bukan sebagai pengganggu, melainkan sebagai penyeimbang yang menjaga agar hukum, institusi, dan kepentingan rakyat tetap berada di atas segalanya.

Mengembalikan Politik ke Jalur Republik

Hatta sejak awal memahami bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan merusak karakter manusia bila tidak dibatasi oleh konstitusi. Karena itu, negara harus berdiri di atas aturan yang jelas agar tidak tergelincir ke dalam kekacauan moral dan etika. Pesan itu terasa semakin relevan ketika politik hari ini sering kali lebih sibuk mengamankan pengaruh ketimbang merawat kepentingan publik.

Masa depan Republik Indonesia pada akhirnya ditentukan oleh kesediaan elite politik dan masyarakat untuk kembali menempatkan negara dan rakyat di atas kepentingan sempit. Tanpa kerja keras membangun karakter bangsa dan menjaga nilai-nilai etis, demokrasi hanya akan menjadi prosedur tanpa jiwa. Republik ini membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar ingin berkuasa, tetapi juga sanggup menjaga arah agar cita-cita keadilan bagi seluruh rakyat tidak berhenti sebagai slogan.

Source link