Badan Riset dan Inovasi Mathla’ul Anwar (BRIMA) mengeluarkan sorotan terhadap anggaran Program Sekolah Gratis (PSG) yang diusulkan oleh Gubernur Banten, Andra Soni. Menurut BRIMA, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, anggaran senilai Rp144 miliar untuk program tersebut rentan disalahgunakan dan dapat menjadi ladang korupsi bagi oknum pejabat. Direktur BRIMA, Asep Rohmatullah, menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut, serta mengusulkan publikasi laporan keuangan secara berkala melalui platform digital sebagai upaya membangun kepercayaan publik. BRIMA juga mendesak pembentukan tim pengawas independen yang melibatkan berbagai pihak untuk mengawasi pelaksanaan PSG dan mendorong sosialisasi intensif program ini melalui berbagai media. Selain itu, BRIMA menekankan bahwa sekolah gratis bukan hanya tentang penghapusan biaya SPP, tetapi juga tentang perbaikan sistem pendidikan, kompetensi guru, dan fasilitas sekolah. Rekomendasi BRIMA termasuk alokasi anggaran untuk pelatihan guru, reformasi kurikulum, dan perbaikan fasilitas sekolah, terutama di daerah terpencil. BRIMA juga menyoroti dampak potensial dari program sekolah gratis terhadap eksistensi sekolah swasta di Banten, dan mengingatkan perlunya adil dalam perlakuan terhadap sekolah swasta agar tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem pendidikan.
Peringatan Terhadap Potensi Penyalahgunaan Program Sekolah Gratis di Banten
