Industri televisi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam era media multiplatform. Kemunculan media baru berbasis digital seperti YouTube, Netflix, TikTok, dan platform Over-The-Top (OTT) telah mengubah pola konsumsi masyarakat serta menggeser arus pendapatan iklan. Perkembangan teknologi digital mempengaruhi preferensi audiens yang kini lebih suka konten on demand dan interaktif. Model bisnis penyiaran tradisional yang mengandalkan iklan dan siaran terjadwal mengalami tekanan berat di tengah arus digitalisasi. Beralihnya belanja iklan ke multiplatform seperti Google dan Meta (Facebook, Instagram) telah mengakibatkan penurunan signifikan dalam pendapatan industri televisi nasional. Kondisi ekonomi global dan nasional yang tidak stabil juga memberatkan lembaga penyiaran dengan beban regulasi dan kewajiban administratif.
Industri penyiaran menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan multiplatform karena tidak adanya kesetaraan regulasi. Dalam situasi krisis, langkah mendesak yang bisa dilakukan adalah menunda pemberlakuan regulasi yang melemahkan industri penyiaran. Dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam bentuk insentif pajak, hibah langsung, dan alokasi belanja negara untuk menjaga keberlanjutan industri penyiaran. Revisi Undang-Undang Penyiaran juga perlu segera diselesaikan agar menciptakan kesetaraan antara media konvensional dan multiplatform serta perlindungan masyarakat dari konten negatif.
Keberlanjutan industri televisi di Indonesia tidak akan tercapai tanpa intervensi kebijakan yang tepat. Keseimbangan antara media penyiaran dan multiplatform harus segera diatasi melalui revisi regulasi, pemberian insentif, dan pembenahan ekosistem media. Industri penyiaran nasional memegang peran strategis dalam membangun karakter publik dan menyuarakan kepentingan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk menyelamatkan televisi Indonesia dari tekanan era multiplatform bukan hanya penting bagi industri, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan.
