Setiap kepala daerah yang baru terpilih memiliki waktu 6 bulan untuk memilih orang yang tepat dalam menempati posisi top leader di pemerintahan daerah. Proses pemilihan ini bersifat tertutup dan penting dalam memastikan bahwa SDM yang dipilih mampu menginterpretasikan visi misi pemenang pilkada atau berasal dari faksi lokal yang kuat. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana SDM yang dipilih mampu mengoperasikan mesin pemerintahan untuk melayani masyarakat.
Demokrasi memegang peranan penting dalam operasional kekuasaan, di mana kekuasaan harus melayani kepentingan masyarakat yang sah. Sistem politik dan birokrasi merupakan pendukung utama dalam demokrasi, namun seringkali juga dipengaruhi oleh oligarki. Pentingnya pengambilan keputusan yang cermat dan bijaksana dalam mengoperasikan kekuasaan merupakan esensi dari politika.
Pemilihan top leader dalam pemerintahan daerah berkaitan erat dengan politik pemenangan pilkada. Para petugas yang dipilih untuk posisi ini seharusnya mampu menerima delegasi kekuasaan dari masyarakat dan mengabdi untuk kepentingan umum. Namun, keberhasilan bukanlah prestasi individu semata, melainkan hasil kolaborasi dan kerja sama dalam organisasi.
Sistem meritokrasi, meskipun diatur oleh undang-undang, seringkali mengakibatkan petugas yang kurang peduli dan kurang sensitif terhadap kepentingan masyarakat. Kualitas petugas dalam melayani masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam sistem meritokrasi. Dengan demikian, penting untuk mengelola sistem meritokrasi sehingga dapat memberikan manfaat yang sesuai bagi masyarakat.
Dalam konteks demokrasi lokal, penempatan petugas dalam organisasi pemerintahan seharusnya mencerminkan politik pemenangan pilkada. Proses ini merupakan bagian dari upaya kepala daerah untuk melayani masyarakat dengan efektif.
