Kemandirian Antariksa Disebut Jadi Syarat Kedaulatan Nasional
Di tengah rivalitas global yang kian tajam, kemandirian antariksa Indonesia kembali ditegaskan bukan sekadar ambisi teknologi, melainkan kebutuhan strategis negara. Pesan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global, yang menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari lintas sektor, termasuk unsur Bappenas dan BRIN.
Forum tersebut menyoroti satu hal yang sama: penguasaan teknologi antariksa akan menentukan posisi Indonesia dalam persaingan masa depan. Tanpa arah kebijakan yang kuat, agenda antariksa nasional dinilai berisiko berjalan lambat, sementara negara lain terus melaju dengan dukungan pembiayaan dan tata kelola yang lebih solid.
Antariksa dan kepentingan pertahanan
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menekankan bahwa ruang antariksa kini punya implikasi langsung terhadap pertahanan dan kedaulatan nasional. Menurut dia, negara tidak bisa lagi memandang antariksa hanya sebagai wilayah riset atau pengembangan teknologi, melainkan bagian dari kepentingan strategis yang harus dijaga.
Dalam pandangannya, salah satu kebutuhan mendesak adalah pembentukan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional. Lembaga itu dinilai bisa menjadi jawaban atas fragmentasi kelembagaan yang selama ini membuat pengelolaan antariksa berjalan terpencar. Dengan koordinasi yang lebih jelas, kebijakan antariksa disebut akan memiliki arah yang lebih tegas.
RUU ruang udara dan dukungan kebijakan
Selain soal kelembagaan, diskusi tersebut juga menempatkan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional sebagai langkah awal yang penting. Regulasi itu dianggap perlu untuk memperkuat fondasi kebijakan Indonesia dalam menata ruang udara sekaligus memperluas pijakan menuju kemandirian antariksa.
Kemandirian antariksa, dalam forum itu, dipandang sebagai prasyarat bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta tidak berhenti pada wacana, tetapi memastikan ada dukungan regulasi yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.
Pembiayaan dan kolaborasi masih jadi pekerjaan rumah
Dari sisi pembangunan, Direktur dari Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa kemandirian antariksa tidak mungkin dicapai tanpa kerangka pembiayaan yang kuat. Ia menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor yang konsisten, sebab pengembangan teknologi antariksa membutuhkan kesinambungan kebijakan dan dukungan fiskal yang nyata.
Indonesia disebut masih tertinggal dalam investasi antariksa dibandingkan negara tetangga. Kondisi ini membuat kolaborasi antara pemerintah, asosiasi antariksa, dan peneliti menjadi semakin penting. Ke depan, keberlanjutan Badan Antariksa serta penguatan teknologi antariksa akan menjadi bagian dari upaya panjang yang menentukan apakah Indonesia benar-benar mampu berdiri mandiri di ruang antariksa.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional