Kemandirian Antariksa menjadi sorotan utama dalam pembahasan forum koordinasi nasional di Indonesia. Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim mendukung pentingnya revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan dalam pengelolaan ruang udara dan ruang Antariksa di Indonesia.
Fungsi-fungsi kedirgantaraan tersebar di berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, BRIN/LAPAN, TNI AU, Kominfo, dan BSSN. Kehadiran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional merupakan langkah penting untuk menghasilkan kebijakan yang kohesif dalam pengembangan keantariksaan yang selama ini menghambat langkah besar nasional.
Dalam diskusi publik yang diselenggarakan Center for International Relations Studies (CIReS) LPPSP, FISIP Universitas Indonesia, Chappy menekankan bahwa kedaulatan negara harus mencakup udara dan antariksa secara utuh. Indonesia harus menjadi pemain aktif dalam kontestasi geopolitik ruang antariksa untuk menegakkan kedaulatannya dalam tata kelola itu.
Contoh nyata adalah kasus pengelolaan FIR Singapura yang menggambarkan pentingnya infrastruktur dan kelembagaan yang kuat dalam tata kelola udara untuk menjaga kedaulatan negara. Langkah mendesak yang perlu diambil adalah revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional guna menyatukan visi dan strategi pertahanan ruang udara dan ruang antariksa demi keselamatan serta keharmonisan bangsa.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
