Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengumumkan kenaikan gaji nasional untuk para hakim, di mana penyesuaian tertinggi mencapai 280%. Sejak hampir dua dekade, gaji hakim telah mengalami stagnasi, membuat banyak hakim—terutama yang berada di daerah terpencil—berjuang secara finansial. Prabowo menekankan pentingnya martabat para hakim agar mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Saat pelantikan para hakim di seluruh Indonesia, Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, menyatakan kesediaannya untuk meningkatkan gaji hakim dengan penyesuaian yang bervariasi.
Menurut Prabowo, hakim merupakan benteng terakhir keadilan bagi warga biasa yang mencari keadilan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa hakim harus tetap adil dan menjunjung tinggi keadilan tanpa diskriminasi. Prabowo merasa terkejut mengetahui bahwa gaji hakim tidak naik selama 18 tahun, dan melihat keadaan di mana banyak hakim masih menyewa atau menyewakan rumah mereka. Untuk mendanai reformasi dalam gaji hakim, Prabowo siap memangkas anggaran militer dan kepolisian jika diperlukan.
Prabowo yakin bahwa upaya penegakan hukum akan sia-sia jika para pelaku kejahatan tidak diadili dengan adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, ia memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalokasikan dana dari APBN untuk kenaikan gaji hakim, memberikan prioritas pada hakim berpangkat terendah dengan kenaikan hingga 280%. Prabowo percaya bahwa anggaran nasional cukup untuk mendukung kenaikan gaji ini, dengan keyakinan bahwa sistem hukum yang kuat adalah landasan keberhasilan suatu negara.
Dengan menguatkan posisi hakim, Prabowo yakin hukum dapat ditegakkan dengan baik dan keadilan dapat dijamin untuk semua warga. Prabowo menekankan bahwa melanggar hukum atau mengganggu ketertiban harus ditindak sesuai, demi kepentingan bersama.
