Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menempatkan efisiensi energi dan pemangkasan biaya logistik sebagai dua pekerjaan besar yang tak bisa dipisahkan jika Indonesia ingin bergerak menuju swasembada energi sekaligus mempercepat transisi ke energi bersih. Dalam pandangannya, target besar itu hanya akan tercapai bila rantai distribusi energi dibuat lebih ringkas, murah, dan menjangkau hingga wilayah yang selama ini sulit diakses.
Efisiensi dan logistik jadi titik tekan
Pesan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Pembangunan dan Pengoperasian Energi Terbarukan di 15 Provinsi serta Peningkatan Produksi Minyak Blok Cepu. Di forum tersebut, ia menekankan bahwa kerja bersama antara pemerintah, swasta, mitra asing, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menekan ongkos yang selama ini membebani sektor energi.
Prabowo menilai biaya logistik yang tinggi kerap menjadi penghambat utama dalam pemerataan pasokan energi. Karena itu, menurut dia, pembenahan distribusi harus berjalan seiring dengan pengembangan sumber energi baru, bukan dikerjakan secara terpisah.
Energi terbarukan dan emisi nol
Di hadapan para pemangku kepentingan, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengejar emisi karbon nol tepat waktu. Ia menyebut pengembangan energi terbarukan sebagai bagian penting dari arah kebijakan energi nasional, dengan tenaga surya disebut sebagai salah satu tumpuan masa depan.
Selain itu, Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia masih menyimpan potensi besar cadangan minyak dan gas. Namun potensi tersebut, katanya, baru akan memberi manfaat maksimal jika didukung teknologi dan sistem distribusi yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil dengan biaya yang lebih efisien.
Swasembada pangan, energi, dan hilirisasi
Dalam kerangka yang lebih luas, Prabowo mengaitkan agenda energi dengan program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi industri yang menjadi prioritas pemerintah. Ia menilai seluruh agenda itu membutuhkan disiplin efisiensi, terutama pada jalur logistik yang selama ini membuat biaya produksi dan distribusi membengkak.
Dengan menekan ongkos logistik dan memperkuat kerja sama lintas sektor, pemerintah berharap pengelolaan energi nasional tidak hanya lebih hemat, tetapi juga lebih tangguh menghadapi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat. Source link