PDI-P Dorong Evaluasi Menyeluruh Program SMA/SMK Gratis di Banten
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Banten meminta Pemerintah Provinsi Banten tidak terburu-buru memperluas program SMA/SMK gratis sebelum memastikan kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri benar-benar merata. Desakan itu mengemuka dalam rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda APBD Banten 2026.
Anggota Komisi II DPRD Banten, Wawan Sumarwan, mengatakan fraksinya mendukung langkah pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembebasan biaya sekolah. Namun, menurut dia, kebijakan tersebut perlu diiringi evaluasi yang menyeluruh agar pelaksanaannya tidak sekadar berjalan administratif, melainkan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.
Fokus pada Mutu Sekolah Negeri
Wawan menegaskan, persoalan dasar pendidikan di sekolah negeri masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Sejumlah hal seperti kualitas sarana dan prasarana, serta pemerataan fasilitas antarsekolah, dinilai harus menjadi perhatian utama sebelum program pembiayaan diperluas.
“Pemerintah Provinsi Banten harus memastikan standar kualitas sarana prasarana SMA dan SMK negeri merata dan terpenuhi di seluruh sekolah negeri di Banten,” ujarnya, menekankan bahwa pemerataan fasilitas merupakan syarat penting agar program pendidikan gratis tidak menimbulkan kesenjangan baru.
APBD 2026 dan Prioritas Pendidikan
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten Andra Soni telah menyampaikan nota pengantar Raperda tentang APBD 2026 di DPRD Banten. Tahun anggaran 2026 itu dirancang sebesar Rp10,14 triliun, lebih rendah dibandingkan APBD 2025.
Dengan ruang fiskal yang lebih terbatas, pembahasan anggaran pendidikan diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang paling disorot dalam pembahasan lanjutan DPRD dan pemerintah provinsi. Bagi PDI-P, penguatan mutu sekolah disebut tak boleh kalah penting dari perluasan akses pendidikan gratis.
Source link