Dalam rapat paripurna terkait pandangan fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda APBD Banten 2026, anggota Komisi II DPRD Banten, Wawan Sumarwan, menjelaskan bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Banten meminta Pemerintah Provinsi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program SMA/SMK gratis. Fraksi PDIP menekankan bahwa peningkatan kualitas sekolah seharusnya menjadi prioritas utama. Wawan menegaskan bahwa fraksi PDIP mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pembebasan biaya sekolah, tetapi pentingnya ulasan kembali pelaksanaan program tersebut agar diterima secara menyeluruh oleh masyarakat. Ia juga menyoroti masih adanya persoalan dasar pendidikan di sekolah negeri yang belum terselesaikan, seperti kualitas serta pemerataan sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan sebelum memperluas program pembiayaan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Banten harus memastikan standar kualitas sarana prasarana SMA dan SMK negeri merata dan terpenuhi di seluruh sekolah negeri di Banten. Gubernur Banten, Andra Soni, sebelumnya telah menyampaikan nota pengantar Raperda tentang APBD 2026 di DPRD Banten dengan total APBD tahun 2026 sebesar Rp10,14 triliun, lebih rendah dibandingkan APBD 2025.
PDI-P Mendorong Peningkatan Program Pendidikan Gratis di Banten
