Wakil Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh, memperhatikan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon. Meskipun Cilegon dikenal sebagai kota industri yang sangat bergantung pada aktivitas manufaktur, kontribusi sektor industri terhadap PAD masih tergolong rendah. Hal ini dipertanyakan oleh Rahmatulloh dalam kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Meskipun pajak-pajak besar seperti PPh Badan dan PPN menjadi kewenangan pusat, daerah masih memiliki ruang optimalisasi melalui instrumen fiskal yang tersedia.
Data BPS Kota Cilegon menunjukkan bahwa industri pengolahan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, namun realisasi PAD belum mencerminkan potensi sektor industri tersebut. Aktivitas industri yang meningkat pada Triwulan I 2025 menunjukkan kekuatan basis ekonomi kota, tetapi masih ada ketimpangan antara status sebagai kota industri dan kontribusi sektor industri terhadap PAD.
Rahmatulloh mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk melakukan pembaruan administrasi perpajakan dan retribusi daerah, termasuk pemutakhiran data objek dan subjek pajak, peninjauan kembali NJOP kawasan industri, penataan retribusi izin, penegakan kepatuhan perizinan industri, dan digitalisasi pengawasan PAD lintas-OPD. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi sektor industri terhadap PAD tanpa mengganggu iklim investasi.
DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Komisi III, bertujuan untuk mendukung Pemkot dalam menggunakan seluruh kewenangan fiskal yang ada dan menutup celah-celah yang menghambat potensi industri menjadi PAD nyata. Selain itu, Rahmatulloh menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian usaha dan peningkatan kontribusi ekonomi untuk menjaga daya tarik Cilegon bagi investor dan memastikan manfaat ekonomi industri dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
