Isu penetapan status bencana nasional untuk banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belakangan menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak kalangan berbeda pandangan, ada yang meminta Presiden segera mengumumkan bencana nasional, sementara sebagian lain menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan tersebut. Perdebatan ini muncul karena status nasional diyakini dapat mempercepat penanganan di wilayah terdampak, tetapi juga membawa konsekuensi tersendiri yang harus dicermati secara seksama.
Berbagai argumen yang menonjol dari pihak yang belum setuju menetapkan status bencana nasional mengedepankan aspek kehati-hatian dalam tata kelola penanganan bencana. Misalnya, Prof Djati Mardiatno dari UGM mengingatkan bahwa penetapan status harus melalui mekanisme yang bertingkat dan sesuai prosedur. Menurutnya, selama pemerintah daerah masih mampu mengelola dampak bencana, maka mereka tetap menjadi garda terdepan untuk memberikan respons tanggap darurat. Ia menyebutkan bahwa proses peningkatan status harus dilakukan berdasarkan kemampuan tiap-tiap tingkatan pemerintahan dalam mengatasi krisis di daerahnya.
Djati menegaskan, jika pemerintah pusat terlalu dini mengambil alih status, justru bisa mematikan peran inisiatif daerah yang telah bekerja keras di lapangan. Tim pusat akan masuk dan daerah yang masih punya kemampuan akan kehilangan otoritasnya sendiri. Ini tidak sesuai dengan tata kelola kebencanaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, yang meminta adanya tahapan penetapan dari tingkat lokal ke provinsi dan, bila memang genting, ke tingkat nasional.
Selain tentang otoritas dan mekanisme, ada juga isu yang terkait dengan dukungan anggaran. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, status bencana nasional bukan syarat mutlak pencairan dana penanganan bencana. Pemerintah telah menyediakan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN yang senantiasa dapat diakses. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 62, DSP disiapkan khusus untuk situasi bencana dan dapat digunakan oleh BNPB atau BPBD kapan saja dibutuhkan, tanpa harus ada status nasional. Berdasarkan laporan terkini, dana hingga ratusan miliar rupiah sudah digelontorkan untuk penanganan bencana di Sumatera, sehingga tidak ada yang perlu khawatir soal tersedianya anggaran.
Tidak hanya itu, pemerintah pusat telah menugaskan jajarannya untuk menempatkan penanganan bencana ini sebagai prioritas nasional, baik dalam aspek logistik, pendanaan, hingga koordinasi lintas lembaga dan aparat daerah. Menteri Koordinator PMK, Pratikno, menegaskan instruksi Presiden supaya seluruh kebutuhan utama para korban dan wilayah terdampak benar-benar diutamakan, dengan memastikan seluruh sumber daya negara dapat digerakkan secara maksimal.
Di luar pertimbangan administratif dan pendanaan, keamanan juga menjadi perhatian utama dalam menentukan status. Apabila bencana langsung dikategorikan nasional, terbuka kemungkinan masuknya bantuan asing yang meskipun berniat baik, tidak jarang membawa kepentingan terselubung. Beberapa studi internasional bahkan mencatat pengalaman negara-negara terdampak bencana di mana bantuan luar negeri justru menjadi pintu masuk campur tangan asing, seperti yang dialami Myanmar saat Topan Nargis.
Indonesia, melalui pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa saat ini pemerintah belum membuka kesempatan bagi bantuan luar negeri. Meski demikian, ucapan terima kasih tetap disampaikan atas simpati dunia internasional. Pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat akan tetap bekerja secara terkoordinasi di bawah BNPB untuk memastikan seluruh proses berjalan efisien dan cepat. Pengalaman berulang di tanah air membuktikan kekuatan solidaritas masyarakat dalam membantu korban dan mengorganisasi bantuan tanpa perlu menunggu sebuah status formal.
Terakhir, yang juga patut menjadi perhatian adalah bahaya politisasi isu bencana. Agar tidak ada tarik ulur kepentingan, sebaiknya pemerintah memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi sehingga setiap kebijakan yang diputuskan benar-benar fokus pada korban dan kawasan terdampak, bukan pada polemik status nasional. Dengan demikian, tanpa atau dengan status bencana nasional, upaya penanganan bencana bisa tetap berjalan secara efektif, cepat, dan aman sesuai kebutuhan di lapangan.
Sumber: Status Kebencanaan Tak Halangi Penanganan Banjir Dan Longsor Di Pulau Sumatera
Sumber: Status Kebencanaan Tidak Menghalangi Penanganan Bencana Di Pulau Sumatera
