Perspektif baru atas kemajuan desa di Indonesia kian menyoroti aspek ketimpangan ekonomi yang membayangi prestasi administratif. Publikasi terkini dari Badan Pusat Statistik melalui Podes 2025 dan keputusan Kementerian Desa tentang peningkatan status banyak desa ke level mandiri dan maju, memang menggembirakan. Tetapi, kemajuan di atas kertas ini belum sepenuhnya paralel dengan transformasi ekonomi yang mendalam di wilayah perdesaan.
Meski separuh desa kini tak lagi tergolong tertinggal, fondasi ekonomi desa masih lemah. Struktur ekonomi kawasan perdesaan Indonesia tetap didominasi oleh sektor pertanian, dengan lebih dari 67 ribu desa mengandalkan hasil tani sebagai penggerak utama roda ekonomi. Pola produksi yang masih berbasis komoditas mentah dan belum banyak memberi nilai tambah, menyulitkan desa untuk mendobrak stagnasi kesejahteraan. Contohnya, walau lebih dari 25 ribu desa sudah memiliki produk unggulan, keterhubungannya dengan rantai pasar nasional atau global masih kurang optimal.
Bila dilihat dari aspek fasilitas, perlu diakui ada perbaikan layanan permodalan, seperti peningkatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lebih dari 63 ribu desa. Begitu juga penggunaan teknologi komunikasi yang kini masuk ke pelosok desa-desa terpencil, namun kualitas serta pemerataan manfaatnya masih jadi PR besar. Ketimpangan nyata tetap terlihat dari angka kemiskinan desa yang mencapai 11 persen, hampir dua kali lipat dari wilayah perkotaan, dan tingkat kedalaman kemiskinan yang lebih mencolok di perdesaan.
Dengan gambaran ini, semakin jelas tantangan desa bergerak dari sekadar membangun fisik ke memperkuat fondasi ekonomi makro dan mikro. Berbagai inisiatif telah diluncurkan pemerintah, salah satunya revitalisasi peran koperasi sebagai ujung tombak konsolidasi ekonomi masyarakat desa. Koperasi, menurut kajian World Bank, punya potensi menjadi penghubung ekonomi berbasis lokal yang mampu memperluas peluang pembiayaan dan layanan ekonomi, sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat dengan model kepemilikan kolektif.
Dalam rangka inilah, program Koperasi Desa Merah Putih digaungkan pemerintah sebagai strategi membangun kemandirian ekonomi dan mengatasi sektor-sektor yang selama ini tercerai-berai. Dengan koperasi, petani dan pelaku usaha kecil di desa dapat mengembangkan produk bersama, memperbesar daya tawar di pasar, serta mendapat transfer teknologi secara lebih terstruktur dan partisipatif. Namun, CELIOS memandang implementasi program ini harus menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat desa, bukan sekadar meniru pendekatan birokratis yang seragam dari atas ke bawah.
Tantangan tak cukup sampai di situ; akselerasi pelaksanaan kebijakan menjadi fokus penting, mengingat efektivitas program teruji bukan saat diluncurkan, melainkan saat dijalankan secara nyata di lapangan. Keterlibatan TNI ditekankan guna memanfaatkan jaringan dan pengalaman mereka dalam melaksanakan program lintas wilayah dan sektor, terutama mempercepat proses rekrutmen, pelatihan, dan penguatan SDM penggerak koperasi desa. Pemerintah mengupayakan operasional Koperasi Merah Putih berjalan efektif mulai Agustus 2026, dengan pendekatan sinergis lintas kementerian dan dukungan penuh dari struktur TNI.
Wakil Menteri Pertahanan menegaskan target peluncuran bertahap Koperasi Merah Putih harus diikuti langkah-langkah terintegrasi, mulai dari pelatihan hingga distribusi sarana dan pendampingan pelaku usaha desa. Menteri Koperasi juga menambahkan, keterlibatan TNI dirasa mempercepat proses implementasi sekaligus menghemat biaya operasional, sehingga koperasi dapat segera memberi manfaat nyata.
Namun, berbagai pihak mengingatkan pentingnya koordinasi antarsektor dan keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap pelaksanaan. Melalui Instruksi Presiden, pemerintah menekankan perlunya integrasi, partisipasi komunitas, serta kebijakan yang benar-benar mendukung ekosistem ekonomi desa. Kalau semua berjalan terstruktur dan berbasis kebutuhan nyata, koperasi mampu menjadi solusi kunci bagi ketimpangan lama antara desa dan kota—mengangkat ekonomi desa, mempersempit jarak kesejahteraan, dan menciptakan pondasi pertumbuhan yang lebih adil.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat