Perbincangan mengenai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri akhir-akhir ini kian santer terdengar di berbagai kanal informasi. Pemberitaan tentang kehadiran Indonesia di pertemuan bilateral, forum-forum internasional, serta diplomasi tingkat tinggi bersama pemimpin dunia lainnya, terus bermunculan dan menjadi sorotan masyarakat luas.
Meskipun demikian, tidak semua tanggapan masyarakat bernada positif. Media sosial dipenuhi pertanyaan-pertanyaan serupa, “Mengapa presiden sering melakukan perjalanan ke luar negeri?” atau “Apa sebenarnya manfaat nyata dari kunjungan-kunjungan ini?” Suara-suara kritis seperti ini sering dinilai wajar, mengingat output diplomasi tidak selalu kasat mata layaknya pembangunan infrastruktur yang langsung terlihat hasilnya.
Di tengah kompleksitas situasi dunia, pentingnya aktivitas diplomatik agaknya belum sepenuhnya dipahami masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional Indonesia. Diplomasi memiliki peran kunci dalam memperkuat posisi negara, walaupun manfaatnya jarang dirasakan secara instan.
Selama kurang lebih setahun lebih pemerintahan berjalan, catatan tentang puluhan lawatan luar negeri oleh Presiden Prabowo mencerminkan keinginan Indonesia untuk menjadi lebih aktif membangun jejaring di tataran global. Lingkup kunjungan yang intens tersebut merupakan refleksi dari strategi negara menghadapi berbagai dinamika global.
Topik ini juga sempat didiskusikan dalam forum IR Youth Talks Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia. Anggy Pasaribu, sebagai moderator diskusi sekaligus jurnalis, menyoroti adanya kesenjangan pemahaman antara aktivitas diplomasi pemerintah dengan persepsi publik. Ia mengamati bahwa publik memang semakin sadar Indonesia aktif secara global, namun detail apa yang dikerjakan dan pentingnya aktivitas tersebut belum mudah dipahami.
Anggy menegaskan bahwa peta global makin tidak menentu—kompetisi kekuatan besar antara Tiongkok dan Amerika Serikat makin terasa, konflik Rusia dan Ukraina masih berlangsung, dan krisis di Timur Tengah berpotensi mengganggu perekonomian dunia. Semua ini, menurutnya, efeknya nyata bagi masyarakat Indonesia, mulai dari naik-turunnya harga energi, masalah rantai pasok, hingga stabilitas ekonomi yang menyangkut kehidupan sehari-hari.
Menanggapi kompleksitas global tersebut, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menerangkan bahwa dunia semakin terfragmentasi. Indonesia, menurutnya, tidak memiliki kemewahan untuk pasif dan harus tetap proaktif membina hubungan luas agar kepentingan nasional tetap terjaga. Inilah alasan Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip “bebas-aktif” namun kini dengan metode yang lebih lentur dan adaptif.
Dalam dunia hubungan internasional, pendekatan seperti ini kerap dikenal sebagai “hedging”—artinya Indonesia menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan namun tidak menjatuhkan pilihan pada satu sisi tertentu. Broto Wardoyo dari Universitas Indonesia menyampaikan bahwa kini strategi itu berevolusi menjadi “resilience-based hedging,” yakni tak hanya fleksibel di luar negeri, tetapi juga menguatkan ketahanan domestik agar tak mudah terimbas guncangan global.
Dengan demikian, kehadiran Indonesia di forum seperti G20, ASEAN, atau BRICS tidak semata upaya “ikut-ikutan.” Di baliknya, terhampar agenda strategis penting untuk menjaga ruang gerak dan kepentingan Indonesia di tengah persaingan global yang makin intens. Broto mencatat, sayangnya narasi ini belum sepenuhnya sampai ke telinga publik dan seringkali hanya terlihat dalam format formalitas atau seremoni diplomatik.
Ia menyoroti bahwa masyarakat lebih sering menemukan potongan citra kunjungan atau pertemuan, tanpa penjelasan yang detail akan makna strategis yang ingin dicapai. Akibatnya, sebagian publik menilai aktivitas ini sebatas protokoler tanpa menimbang substansi strateginya.
Anggy berpendapat, permasalahan utama bukanlah ketiadaan strategi, tetapi komunikasi yang hanya berputar di kalangan elite dan sulit dicerna oleh masyarakat awam. Isi pesan diplomasi seringkali terlalu teknis dan tidak membumi, sehingga gagal menghubungkan antara kebijakan luar negeri dengan kepentingan sehari-hari masyarakat. Di era digital, pola komunikasi seperti ini mudah digeser oleh narasi yang lebih sederhana, emosional, dan cepat viral.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengubah cara berkomunikasi, memastikan publik memahami tujuan serta dampak nyata diplomasi, baik terhadap ekonomi, keamanan, investasi maupun keseharian mereka. Komunikasi publik harus terintegrasi dalam diplomasi, bukan sebagai pelengkap semata. Pemerintah memerlukan juru bicara yang handal menyampaikan “apa” dan “mengapa” suatu langkah diambil serta manfaatnya bagi masyarakat luas.
Narasi digital milik negara juga penting dikelola agar tidak hanya ramai di permukaan, tetapi juga berbobot secara substansial. Strategi komunikasi yang sekadar reaktif atau membela diri justru berpotensi memicu perpecahan, tanpa menjelaskan nilai-nilai kebijakan yang dijalankan.
Pada akhirnya, diplomasi Indonesia dihadapkan pada tantangan ganda: selain harus cermat dalam bersaing secara internasional, juga wajib mampu menjabarkan pada rakyat mengapa setiap langkah diplomasi itu vital. Diplomasi yang efektif bukan hanya diterima di kancah global, namun juga dipahami dan didukung oleh masyarakatnya sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik