Unhan: Sinergi Kebijakan dan Teknologi Perlu Dikuatkan untuk Industri Pertahanan
Jakarta (ANTARA) – Dosen Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) Ade Muhammad menyoroti perlunya sinergi antara kebijakan pemerintah dan pengembangan teknologi untuk memperkuat industri pertahanan nasional.
Ade menanggapi isu kemungkinan penunjukan CEO Republikorp Norman Joesoef sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dalam reshuffle kabinet pada Agustus 2026. Menurutnya, penunjukan calon Wamenhan merupakan kewenangan Presiden sesuai kebutuhan kabinet dan arah kebijakan nasional.
Ia menekankan bahwa dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, pertahanan siber, teknologi ruang angkasa, dan teknologi dual-use, kebijakan pertahanan harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
Kombinasi Generasi Senior dan Muda Diperlukan untuk Pembangunan Kebijakan Pertahanan
Ade berpendapat bahwa kombinasi pengalaman generasi senior dan gagasan generasi muda dapat menjadi faktor penting dalam membangun kebijakan pertahanan yang responsif terhadap perubahan zaman. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan jangka panjang dalam industri pertahanan untuk fokus pada transfer teknologi, pengembangan rantai pasok nasional, dan peningkatan kapasitas manufaktur dalam negeri.
Kerja Sama Industri Pertahanan Nasional dan Internasional
Ade juga menyoroti pentingnya kerja sama antara industri pertahanan nasional dan perusahaan internasional. Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pembelian produk pertahanan, tetapi juga pada investasi industri, pengembangan teknologi dalam negeri, dan pembentukan kerja sama yang saling menguntungkan.
Dengan memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah, pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan kapasitas industri dalam negeri, diharapkan industri pertahanan nasional mampu memberikan dampak positif tidak hanya bagi kebutuhan pertahanan negara, tetapi juga untuk pengembangan teknologi, manufaktur, dan ekonomi nasional.