Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengambil keputusan final terkait rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pemprov Jabar masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2026, termasuk dokumen rencana pembiayaan tersebut.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, seluruh dokumen telah dikirimkan ke Kemendagri setelah Raperda APBD Perubahan 2026 disetujui dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat. Penyerahan itu menjadi bagian dari tahapan sebelum rancangan tersebut ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita tunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Paripurna sudah dilaksanakan, Raperda tentang APBD Perubahan beserta lampirannya sudah kita kirimkan ke Kemendagri,” kata Herman di Bandung, Senin.
Pemprov menunggu evaluasi Kemendagri
Untuk memastikan proses evaluasi berjalan, Pemprov Jabar telah meminta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berkoordinasi secara intensif dengan Kemendagri. Pemerintah daerah berharap hasil evaluasi dapat diterbitkan dalam waktu singkat sehingga pembahasan lanjutan bisa segera dilakukan.
Setelah evaluasi diterima, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar. Tahapan tersebut dilakukan sebelum masuk ke penetapan akhir, termasuk menentukan tindak lanjut atas rencana pinjaman kepada PT SMI.
Herman mengatakan pihak eksekutif menyiapkan sejumlah kemungkinan sambil menunggu hasil evaluasi pemerintah pusat. Keputusan akhir akan disampaikan setelah proses tersebut selesai dan skenario fiskal daerah dinilai secara menyeluruh.
“Mudah-mudahan prosesnya cepat selesai. Baru kami sampaikan seperti apa tindak lanjutnya. Pokoknya kami siap dengan semua kemungkinan. Dari sisi eksekutif, Pak Gubernur, kami di TAPD menyiapkan semua kemungkinan yang terbaik untuk Jawa Barat,” ujarnya.
Keputusan pinjaman ditahan sementara
Di tengah proses evaluasi, Herman menegaskan bahwa kondisi keuangan Pemprov Jabar saat ini masih stabil. Likuiditas daerah, menurut dia, tetap terjaga sehingga pemerintah memilih menahan keputusan terkait pinjaman sampai kondisi fiskal final dapat dipastikan.
“Kalau sekarang kondisi fiskalnya aman, likuiditas terjaga. Makanya kita hold sampai dengan memastikan fiskal tetap bisa kita jaga, sambil menunggu evaluasi,” ucap Herman.
Ia menyebut APBD Jawa Barat tetap dikelola secara akuntabel, terkendali, dan terukur. Menurut Herman, kualitas tata kelola keuangan daerah tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya opsi pinjaman, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengelola APBD secara sehat serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
