Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin meminta penerapan kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 disesuaikan dengan kesiapan pelaku usaha, masyarakat, dan otoritas pelaksana. Ia berharap aturan tersebut dapat diterapkan secara luas, meski pelaksanaannya kemungkinan berlangsung bertahap.
“Harapannya memang sudah seluruhnya, tapi mungkin bisa dalam tahapan sebagian besar,” kata Ma’ruf Amin saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Kamis.
Kesiapan pelaku usaha menjadi perhatian
Ma’ruf mengatakan ketentuan mengenai kewajiban halal telah memiliki dasar hukum dalam undang-undang. Karena itu, pelaku industri dinilai perlu mulai mempersiapkan proses sertifikasi agar penerapannya berjalan sesuai ketentuan.
“(Pelaku industri) Sudah harus siap sertifikasi, saya kira. Kita harapkan begitu,” ujar Ma’ruf, yang juga pernah menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurut dia, keberhasilan pelaksanaan aturan tersebut bergantung pada keselarasan antara regulasi dan kondisi masyarakat yang menjalankannya. Kesiapan itu mencakup pihak yang bertugas melaksanakan kebijakan, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem jaminan produk halal.
“Harapan dari Undang-Undang itu bisa terlaksana dengan baik. Antara aturan dengan kesiapan masyarakat itu harus satu arah,” kata Ma’ruf.
Pemerintah siapkan sertifikasi gratis untuk UMKM
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan fasilitas sertifikasi halal tanpa biaya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjelang pemberlakuan kewajiban halal.
“Untuk UMKM dan sejenisnya, gratis, tidak ada bayaran apapun,” kata Haikal.
Fasilitas tersebut disediakan melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 2026. Dalam program itu, pemerintah membuka kuota sertifikasi gratis bagi 1,35 juta UMKM. Pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi melalui sistem SiHalal.
Haikal juga menegaskan bahwa regulasi wajib halal tidak dimaksudkan sebagai larangan, pembatasan, ataupun pemaksaan terhadap pelaku usaha. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks persiapan penerapan aturan yang akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.
Sementara itu, Ma’ruf menekankan bahwa tujuan yang telah diamanatkan dalam undang-undang perlu diwujudkan melalui pelaksanaan yang baik. Untuk itu, kesiapan otoritas terkait, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan searah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
