Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi kesiapan 24 daerah yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pilkada 2024 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Evaluasi...
Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, terdapat perselisihan hasil Pilkada 2024 yang paling banyak terjadi di tingkat kabupaten, yaitu sebanyak 86 daerah, sementara...
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus...
