Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa ada sebanyak 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga saat ini, baru 3 dari 40 pabrik tersebut telah disegel. Hal itu ungkapnya saat melakukan inspeksi mendadak di pabrik Hwa Hok Steel di Kabupaten Serang, Banten, pada Jumat (26/4/2924).
Zulhas menyebutkan bahwa 40 perusahaan tersebut telah mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sementara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag bertugas mengawasi kualitas baja yang diproduksi. Menurutnya, jika seluruh pabrik yang tidak memenuhi SNI tersebut ingin ditutup, pemerintah membutuhkan waktu sekitar dua tahun. Ia juga mengungkapkan bahwa baja ilegal diproduksi oleh sejumlah perusahaan yang berasal dari Tiongkok.
Lebih lanjut, Zulhas mengingatkan masalah baja induksi yang sudah tidak diperbolehkan diproduksi di negara lain. “Kami sudah menanggung risiko. Di negara lain, induksi sudah tidak diizinkan karena akan menyebabkan polusi yang sangat besar,” katanya.
Contohnya adalah produksi baja di Tiongkok, dimana perusahaan tidak diizinkan untuk memproduksi baja yang tidak memenuhi standar kelayakan. Ia menyayangkan bahwa baja yang tidak sesuai dengan standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi. “Banyak yang pindah dari Tiongkok ke sini padahal di sana mereka sudah tidak diizinkan,” ujarnya.
Zulhas memastikan bahwa baja ilegal tersebut akan dimusnahkan dengan cara dilebur. PT Hwa Hok Steel berlokasi di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, memiliki fasilitas produksi dan gudang penyimpanan dalam satu kawasan. Saat inspeksi oleh Zulhas dan tim Kemendag, mobilitas orang-orang dibatasi oleh penjaga, dan terlihat garis pembatas berwarna kuning di titik penyimpanan baja ilegal yang akan dimusnahkan.
