Djarot menyatakan partainya antipolitik dinasti. Hal itu menurutnya tercermin dari aturan internal yang melarang satu keluarga maju di daerah pemilihan (dapil) yang sama.
“PDIP itu anti loh membikin dinasti itu. Contohnya suami istri, misalnya, tidak boleh dicalonkan menjadi anggota DPR atau legislatif di tingkatan yang sama. Misalkan saya sebagai caleg dari Sumut, istri saya juga anggota DPR, itu enggak boleh. Jangankan di satu dapil, beda dapil enggak boleh,” kata Djarot.
“Jadi kita PDIP itu melawan dinasti politik, kita batasi,” sambung Djarot.
Djarot lantas membantah tudingan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan anak dari Presiden pertama RI Soekarno juga merupakan bagian dari politik dinasti. Menurut Djarot, Megawati merintis karier dari bawah dan juga saat ayahnya sudah meninggal dunia.
“(Mega) jadi wakil presiden, presiden, ketua partai juga ya. Oh itu dinasti politiknya Bung Karno, kan begitu. Saya katakan, enggak benar. Betul bahwa Ibu Mega itu (anak) Bung Karno, tapi beliau melalui proses penggemblengan di dalam politik itu dari bawah. Dan ketika Bung Karno sudah wafat, puluhan tahun,” jelas Djarot.
Djarot kembali menjelaskan bahwa Megawati masuk PDI 86 sebagai anggota DPR. “Sebagai ketua umum partai itu juga dari bawah. Beliau itu ketua DPC Jakarta Selatan, dari bawah,” kata Djarot.
Sementara itu, terkait tudingan politik dinasti yang dilakukan Puan Maharani, Djarot menyebut Puan merintis karier juga dari bawah, bukan saat Megawati menjabat presiden.
“Terus ada yang mengatakan bagaimana dengan Mbak Puan? Sama. Mbak Puan juga dari bawah. Mbak Puan dicalonkan sebagai anggota DPR RI itu ketika Ibu Mega sudah bukan presiden, tidak lagi berkuasa ya kan. Jadi itu by process juga,” kata dia.
“Dari DPR RI dan suaranya terbanyak sehingga kemudian ditugaskan sebagai Menko PMK, dari bawah juga. Ini kalau masalah dinasti dari keturunan,” pungkasnya.
Baca juga Amien Rais soal Isu Politik Dinasti: Bukan Lagi Pengkhianatan, Tapi Puncak Pengkhianatan.