Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sasaran pelaku kejahatan siber. Nama anonim “Jimbo” mengklaim telah meng-hack situs KPU dan dapat data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Gatot Eddy Pramono, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat dalam mengusut tuntas kasus dugaan pembobolan data Pemilih 2024.
“Tentunya peristiwa ini merupakan pembelajaran buat kita semua, yang mana kerja sama dan koordinasi antara instansi terkait kementerian lembaga agar peristiwa ini tidak terjadi lagi kedepannya,” tutur Gatot di Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Rabu, 29 November 2023.
KPU juga dinilai perlu menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informasi, hingga Kepolisian untuk menjamin pemilihan presiden (Pilpres) 2024 aman tanpa intervensi siapapun. Menyikapi adanya kebocoran data yang kembali terjadi di KPU, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa meminta KPU harus bisa memastikan dan meyakinkan bahwa hasil Pilpres 2024 mendatang juga aman tanpa ada intervensi melalui aksi peretasan tersebut.
“Siber security breach ini kan diduga sudah terjadi. Yang paling penting bagi kami sebagai salah satu peserta dalam pemilihan presiden kali ini adalah bagaimana tim dari KPU yang harus juga bisa dijelaskan secara detail langkah-langkah,” tutur Andika Perkasa di Bandara Soetta, Tangerang, Rabu, 29 November 2023.
Menurut Andika, sangat memungkinkan ada orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu hasil pilpres lewat data yang diretas bahkan diperjualbelikan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis turut angkat suara. Menurutnya KPU adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan peretasan dan pembobolan data pada pilpres 2024.
“Jadi di Undang-Undang PDP (Perlindungan Data Pribadi) itu amanatnya kita enggak mau tahu itu dicolong oleh siapa, itu bagian berikutnya. Tapi kalau sampai kecolongan ini, harus bertanggung jawab ini KPU,” ujar Abdul Kharis dalam rapat, Rabu 29 November 2023.
Tak hanya itu, Kharis menilai KPU juga merupakan pihak yang salah atas dugaan kebocoran data tersebut. Untuk diketahui, kebocoran data yang terjadi pertama kali diungkap oleh konsultan keamanan siber Teguh Aprianto, pada Selasa, 28 November 2023. Lewat platform media sosial X @secgron, dirinya membagikan tangkapan layar unggahan hacker bernama Jimbo dengan caption “KPU.GO.ID 2024 Voters RAW DATABASE”.
Dari data yang berhasil didapatkan, Jimbo bahkan menawarkannya seharga US$74.000 atau setara Rp 1,2 miliar. Berikut sederet respons TPN Ganjar-Mahfud hingga Kominfo soal kebocoran data di KPU dihimpun oleh Liputan6.com.
