Calon presiden (capres) nomor satu Anies Baswedan meminta dugaan transaksi janggal dalam pemilu 2024 diusut tuntas. Diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan dugaan adanya indikasi tersebut.
Menurut Anies, Indonesia harus bebas dari hal yang dapat merusak sistem demokrasi negara. “Usut tuntas. Usut tuntas, dan jangan biarkan demokrasi kita dirusak oleh praktik-praktik yang tidak benar ini,” ujar Anies Baswedan saat kampanye di Lubuklinggau, Sumatra Selatan, Senin (18/12/2023).
Anies tak menampik adanya biaya yang dikeluarkan dalam proses demokrasi. Namun menurut Anies, biaya itu harus bersumber dari cara-cara yang benar. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta ada langkah tegas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat penegak hukum untuk mengusut temuan PPATK tersebut. “Jadi saya melihat perlu ada sikap yang tegas dari KPU, dari aparat penegak hukum, untuk mengusut hingga tuntas,” kata Anies.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap ada temuan transaksi mencurigakan dalam pemilu 2024, tepatnya di semester kedua tahun 2023. Menurut Ivan, dikatakan janggal karena jumlah laporan terkait hal tersebut naik drastis lebih dari 100 persen.
“Ivan memang tidak merinci nama-nama dimaksud. Namun dia mendapat pemetaan nama-nama tersebut dari Daftar Calon Tetap (DCT). Meski begitu dia menyebut angka transaksi tercatat hingga triliunan. Kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol. Memang keinginan dari komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan,” jelas dia.
Atas dasar tersebut, Ivan memastikan PPATK tidak sendiri. Dia pun menyampaikan temuan terkait kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Kita sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kita sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya,” Ivan menandasi.
