Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mempertanyakan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat melalui Pengadilan HAM Ad Hoc dan pencarian para korban kepada calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto.
Hal ini diungkapkan dalam sesi debat capres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, pada Selasa (12/12/2023).
Ganjar memaparkan 12 peristiwa yang merupakan pelanggaran HAM berat. Selain itu, ia menyoroti bahwa DPR pada tahun 2009 telah mengeluarkan empat rekomendasi kepada Presiden RI, di antaranya bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan temuan korban penghilangan paksa.
Ganjar kemudian bertanya kepada Prabowo apakah ia akan membentuk pengadilan HAM dan mengikuti rekomendasi DPR, serta apakah ia bisa membantu menemukan kuburan yang hilang agar para keluarga korban dapat berziarah.
Prabowo menjawab bahwa masalah 2009 terkait rekomendasi DPR telah dijawab oleh Mahfud MD. Ia juga menyinggung bahwa ia sudah sering menjawab soal pelanggaran HAM yang selalu dikaitkan kepadanya.
Prabowo juga menyebut bahwa ia merasa sangat keras membela Hak Asasi Manusia dengan menyinggung para tahanan politik di era orde baru yang kini mendukung dirinya.
Dia juga menegaskan bahwa masalah HAM tidak boleh dipolitisasi menurutnya.
