Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, kata dia, masih ada pihak-pihak yang mencurigai KPU meski sudah bersikap netral dan tak memihak.
“KPU juga betul-betul netral tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Apalagi, KPU mencoba untuk melenceng dari aturan,” jelas Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
Dia mengingatkan semua pihak terus menjaga netralitas KPU agar tak merusak legitimasi Pemilu 2024. Jokowi mengingatkan ASN, TNI, Polri bersikap netral dan tidak memihak di Pemilu 2024.
“Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri,” tuturnya.
Selain itu, Jokowi meminta KPU memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakannya secara baik, langsung, bebas rahasia dan tanpa diskriminasi. Menurut dia, KPU harus mengedukasi masyarakat agar tak terpecaya hoaks yang dapat menyulut konflik dan perpecahan.
“Layani semuanya mereka (pemilih) ini. Kita harus mengajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Jangan percaya yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan,” kata Jokowi.
Dia menyampaikan pendidikan politik harus dilakukan secara masif. Jokowi menilai KPU tak hanya bertugas mengedukasi tahapan Pemilu saja, namun juga mengajak masyarakat menjadi memilih pemilih yang cerdas.
“Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar Pemilu berjalan dengan jujur dan adil Pemilu berjalan dengan baik sukses dan lancar,” pungkas Jokowi.
