Dia menjelaskan, PSU di luar negeri ada tiga metode yaitu metode Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kotak Suara Keliling (KSK) dan metode pos. “Nah oleh Bawaslu direkomendasikan yang diulang adalah pemungutan suara untuk metode pos dan KSK. Oleh karena itu, secara teknis pelaksanaannya KPU sudah menyiapkan rancangannya, termasuk durasi waktunya, kegiatan-kegiatan apa saja,” jelasnya. Ia menyebut, rekomendasi Bawaslu terkait dengan PSU di Kuala Lumpur harus dimulai dari pemuktahiran data pemilih. Oleh karenanya, langkah pertama KPU yakni melakukan pemutakhiran data pemilih. “Dari mana basisnya? Tentu saja dari DPT yang kemarin dijadikan dasar untuk pemungutan suara atau Pemilu di Kuala Lumpur. Dari situ nanti akan kita jadikan bahan awal untuk pemutakhiran, dan juga nanti kita cocokkan, metode pemilih untuk metode KSK yang tidak ada di DPT,” sebutnya. “Misalkan DPT pindah milih, kemudian DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang sama sekali belum masuk ke dalam DPT, yang hadir menggunakan hak pilih KSK, itu kan belum ada di DPT. Nah nanti juga kita masukkan untuk jadi bahan penyusunan DPT PSU di Kuala Lumpur,” sambungnya. Setelah adanya data tersebut, nantinya mereka akan mengkroscek dengan daftar hadir untuk Pemilu yang menggunakan metode TPS. Baik daftar hadir pemilih yang berasal dari DPT, DPTb, maupun DPK. “Karena kalau dia sudah hadir metode TPS, maka tidak bisa lagi dia nyoblos atau PSU karena sudah di layani pada waktu PSU. Jadi kami juga harus hati-hati betul dalam pemuktahiran data pemilih ini,” ucapnya.
