PSI Naik Tipis di Real Count, PPP Turun di Bawah Ambang Batas 4 Persen
Pergerakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam real count Pemilu 2024 kembali menjadi sorotan. Di tengah penghitungan suara yang belum rampung, PSI tercatat menembus 4,12 persen, sementara PPP justru turun ke 3,97 persen. Selisih yang tipis itu membuat nasib kedua partai masih menggantung, sebab keduanya harus melewati ambang batas parlemen 4 persen untuk bisa melangkah ke DPR.
PSI Bertahan di Atas Ambang Batas, PPP Terseret ke Bawah
Berdasarkan data real count KPU yang baru mencapai 65,62 persen, posisi PSI dan PPP belum sepenuhnya aman. Pekan lalu, PSI sempat berada di atas 4 persen, dan kini angka itu masih terjaga meski hanya tipis. Sebaliknya, PPP yang sebelumnya juga sempat melampaui batas, kini justru turun sedikit di bawah garis krusial tersebut.
Dengan penghitungan yang masih berjalan, hasil akhir keduanya belum bisa dipastikan. Kondisi ini membuat persaingan di papan bawah perolehan suara partai politik semakin ketat, terutama bagi partai-partai yang berada di sekitar batas minimum perolehan suara nasional.
Peta Suara Masih Dikuasai Partai Besar
Di sisi lain, peta perolehan suara sementara masih didominasi partai-partai besar. PDI Perjuangan memimpin dengan 16,44 persen, disusul Golkar 15,1 persen, Gerindra 13,34 persen, dan PKB 11,59 persen. Setelah itu menyusul NasDem dengan 9,48 persen, PKS 7,52 persen, Demokrat 7,43 persen, serta PAN 6,97 persen.
Dalam situasi seperti ini, pergerakan suara di lapisan bawah kerap berubah dari jam ke jam seiring bertambahnya data masuk. Karena itu, posisi PSI dan PPP masih terbuka untuk berubah, tergantung sejauh mana sisa suara yang belum terhitung dapat mengerek atau justru menekan angka mereka.
Angka Tipis, Nasib Kursi Masih Menunggu
Dengan real count yang belum menyentuh seluruh data, hasil akhir pemilu legislatif untuk PSI dan PPP masih harus menunggu. Satu angka di atas atau di bawah 4 persen bisa menentukan apakah keduanya mendapat kursi di DPR atau justru harus menerima hasil di luar parlemen. Source link