Dalam era konektivitas yang menyatu antara dunia digital, biologis, dan fisik, Kepercayaan Digital menjadi solusi utama untuk mencegah dampak buruk penyalahgunaan teknologi. Kepercayaan Digital merupakan kepercayaan pengguna dalam berinteraksi dan bertransaksi secara digital, dengan memperhatikan tantangan dan risiko keamanan yang semakin meningkat.
Forum Ekonomi Dunia (WEF) telah mengidentifikasi tiga dimensi utama Kepercayaan Digital, yaitu transparansi, privasi, dan penyelesaian masalah. Transparansi memastikan bahwa teknologi digital tidak melebihi harapan pengguna, privasi menjamin keamanan data pribadi, dan penyelesaian masalah memberikan keadilan bagi individu yang terdampak oleh teknologi digital.
Upaya membangun Kepercayaan Digital dilakukan secara global melalui penyebaran norma-norma yang mengutamakan ketiga prinsip tersebut. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah dengan mengeluarkan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi-regulasi ini menjadi landasan hukum untuk menjaga transparansi, keamanan, dan penyelesaian masalah dalam penggunaan teknologi digital.
Selain upaya dari pemerintah, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran dan edukasi dalam menggunakan layanan digital. Perusahaan teknologi swasta juga memiliki peran penting dalam menyediakan layanan digital yang aman dan mengamankan data pengguna. Negara memiliki kewenangan untuk menginvestigasi dan mencabut izin perusahaan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
Dengan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat, lingkungan digital yang aman, transparan, dan bertanggung jawab dapat terwujud. Ini akan memastikan bahwa teknologi digital terus memberikan manfaat positif bagi perkembangan sosial dan ekonomi, tanpa mengorbankan keamanan dan privasi individu.
