DAILYPANGANDARAN- Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin menyatakan bahwa portofolio pinjaman ini baru usulan. Nilai yang disetujui oleh bank belum diumumkan.
“Saya kira persoalan yang ada di Pangandaran tidak hanya terjadi di sini. Sehingga ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus ikut dalam pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah,” katanya, Kamis (28/3/2024).
Dia mengatakan bahwa jika pinjaman tidak disetujui, maka akan ada langkah-langkah selanjutnya.
“Salah satu opsi adalah melaksanakan RAPBD setelah mendapatkan nomor register dari APBD. Di dalam RAPB tersebut terdapat kaitannya dengan APBD yang harus dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur,” ujarnya.
Jika tidak diberikan nomor register, kata Asep, maka APBD ini tidak dapat diagendakan, sehingga keputusan DPRD oleh bank belum final.
“Namun, sesuai dengan ketentuan tersebut, akan ada evaluasi yang harus dilakukan. DPRD tidak dapat memberikan detailnya karena bukanlah pelaksana,” ujar Asep.
